Tunggu Hasil Provinsi, Dinkes Kutim Belum Berani Tetapkan KLB Defteri
Sangatta – Pemerintah Kutai Timur hingga saat ini belum berani mengambil langkah tegas dalam upaya pencegahan penyebaran virus defteri. Pasalnya, hingga kini Dinas Kesehatan Kutim masih menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Dinkes Provinsi Kaltim kepada 2 orang pasien dugaan suspek defteri yang saat ini sedang ditangani RSUD Kudungga Sangatta, terkait apakah kedua pasien tersebut positif suspek defteri ataukah tidak. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, Barani Hasanal.
Dikatakan, hingga saat ini memang pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim yang memang berwenang mengeluarkan pernyataan positif atau tidak suspek defteri. Sementara jika memang positif suspek defteri, maka untuk menyatakan status kejadian luar biasa (KLB) adalah kewenangan Bupati selaku kepala daerah.
“Masih kita tunggu hasilnya, positif atau tidak. Klo KLB itu kewenangan Bupati nantinya”, ujarnya.
Lanjut Bahrani, jika memang positif sispek defteri maka akan diberlakuka standar prosedur operasional (SOP) dalam penanganan wabah defteri. Salah satunya dengan memberlakukan Outbreak Response Immunization (ORI) atau vaksinasi massal defteri kepada masyarakat. Hal itu pun harus menunggu instruksi pusat dan provinsi. Apakah yang diberikan ORI hanya kepada masyarakat dengan skala dusun, desa atau bahkan sekecamatan. Perlakuan pemberian vaksinasinya pun juga tidak jauh berbeda dengan pemnerian vaksin hepatitis. Setiap warga akan diberikan suntik ORI dan wajib diulang beberapa bulan kemudian.
“Jika positif suspek defteri, maka sesuai SOP akan kita lakukan ORI Defteri atau vaksinasi massal. Bukan hanya di sekita lingkungan pemukiman tempat pasien tinggal tapi juga termasuk sekolah pasien. Bahkan kemungkinan karantina akan dilakukan dengan skala desa hingga kecamatan. Tergantung nantinya instruksi pusat”, ujarnya.
Ditambahkan Bahrani, jika dinyatakan KLB maka pemerintah daerah wajib menggelontorkan dana dengan jumlah yang besar. Terutama untuk membeli vaksinasi anti defteri atau vaksin DPT dalam jumlah besar. Belum lagi pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Sementara kondisi keuangan kita saat ini juga tidak memungkinkan.
