36 Dapur MBG di Balikpapan Jadi Peluang Pasar Baru bagi Petani dan Nelayan Lokal
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi produsen pangan di daerah.
Saat ini, tercatat 36 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di Balikpapan. Kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar dan berkelanjutan dari puluhan dapur tersebut dinilai menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha lokal.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Balikpapan, Sri Wahyuningsih, mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan potensi produksi pangan lokal dapat masuk dalam rantai pasok MBG.
Menurutnya, keberadaan dapur MBG seharusnya tidak hanya menjadi pusat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
Untuk mewujudkan hal tersebut, DKP3 menggelar Temu Koordinasi Pelaku Usaha Pangan Lokal dengan SPPG, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini mempertemukan 36 kepala SPPG dengan para pemasok potensial dari berbagai sektor.
Peserta yang dilibatkan meliputi pelaku UMKM, petani, peternak, nelayan, kelompok wanita tani (KWT), koperasi, hingga badan usaha milik desa (BUMDes).
“Kami ingin potensi pangan yang ada di Balikpapan bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan program MBG. Pelaku usaha lokal harus memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok tersebut,” ujarnya.
Sri menjelaskan, kerja sama antara pengelola SPPG dan pemasok harus dibangun berdasarkan kebutuhan masing-masing dapur. Sejumlah aspek perlu diperhatikan, mulai dari jenis komoditas, kapasitas produksi, kualitas produk, hingga kemampuan menjaga kesinambungan pasokan.
Menurutnya, peluang pasar yang terbuka harus diimbangi kesiapan produsen lokal dalam memenuhi kebutuhan dapur secara konsisten. Sebab, kebutuhan bahan pangan tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi harus tersedia secara berkelanjutan.
“Yang perlu diperhatikan bukan hanya produknya tersedia, tetapi juga apakah pemasok mampu memenuhi kebutuhan dapur secara berkelanjutan. Jangan sampai pasokan terputus ketika kebutuhan meningkat,” jelasnya.
Selain mempertemukan pemasok dan pengelola SPPG, kegiatan tersebut juga diisi sosialisasi platform Stop Boros Pangan (SPB). Platform ini mendukung pendataan penyelamatan pangan sebagai upaya mengurangi potensi makanan terbuang.
DKP3 berharap, keterlibatan produsen lokal dalam rantai pasok MBG dapat memperkuat ekosistem pangan daerah. Dengan kepastian pasar dan kemitraan yang terbangun, kapasitas produksi pelaku usaha diharapkan meningkat.
Dengan demikian, program MBG di Balikpapan diharapkan memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal. (adv Diskominfo Balikpapan)
