Subsidi Pusat Berakhir 2027, Pemkot Balikpapan Siapkan Tarif Baru Bacitra

Balikpapan – Keberlanjutan operasional Bus Balikpapan City Trans (Bacitra) mulai menjadi perhatian Pemerintah Kota Balikpapan menjelang berakhirnya subsidi dari pemerintah pusat pada pertengahan 2027. Pemkot kini menyiapkan skema pembiayaan dan tarif perjalanan agar layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan tanpa mengabaikan keterjangkauan bagi masyarakat.

Salah satu skema yang disiapkan adalah pemberlakuan tarif mulai Juli 2027. Penumpang umum diproyeksikan dikenakan biaya Rp4.000 untuk sekali perjalanan. Sementara pelajar akan mendapatkan tarif khusus yang lebih rendah.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan, Muhammad Fadli, mengatakan pemberlakuan tarif tersebut merupakan konsekuensi dari berakhirnya dukungan subsidi pemerintah pusat yang selama ini menopang operasional Bacitra.

“Mulai Juli 2027 direncanakan sudah berbayar karena tidak ada lagi perpanjangan subsidi,” kata Fadli, Selasa (17/11/2026).

Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan sebelum pengelolaan Bacitra sepenuhnya dialihkan ke Pemkot Balikpapan. Peralihan tersebut mengacu pada nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Balikpapan.

Selain pengaturan tarif, kesiapan anggaran operasional menjadi persoalan penting yang harus diselesaikan. Sebab, setelah subsidi pusat berakhir, pemerintah kota harus mengambil peran lebih besar dalam memastikan layanan tetap beroperasi.

Fadli menyebut Dishub telah mengantisipasi kebutuhan pembiayaan tersebut. Namun, dukungan legislatif tetap diperlukan agar anggaran operasional Bacitra dapat disetujui.

“Kita sudah mengantisipasi kebutuhan anggarannya. Harapannya DPRD juga bisa memberikan dukungan dalam proses persetujuan anggaran terkait handover atau pengalihan pengelolaan Bacitra,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkot tidak ingin perubahan sistem pembayaran justru mengurangi minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Karena itu, skema tarif dirancang berdasarkan kelompok pengguna.

Untuk pelajar, tarif diperkirakan berkisar Rp2.000 hingga Rp2.500 sekali perjalanan. Sedangkan penyandang disabilitas akan mendapatkan skema pelayanan khusus.

Dishub juga mempertimbangkan kebijakan tambahan bagi masyarakat kurang mampu. Perhatian khusus diarahkan kepada pelajar dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi, termasuk mereka yang memiliki prestasi akademik.

“Ini masih kita siapkan strateginya, termasuk bagaimana memberikan perhatian kepada masyarakat yang memang membutuhkan,” jelasnya.

Fadli menegaskan, pemberlakuan tarif bukan semata-mata untuk menarik pendapatan dari penumpang. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan layanan transportasi publik setelah dukungan pemerintah pusat berakhir.

Dengan demikian, tantangan Pemkot Balikpapan ke depan bukan hanya mengambil alih pembiayaan operasional Bacitra, tetapi juga memastikan tarif tetap terjangkau dan layanan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Keberlanjutan Bacitra diharapkan mampu memperkuat penggunaan transportasi massal sekaligus menjadi alternatif mobilitas masyarakat di Kota Balikpapan. (adv Diskominfo Balikpapan)