DP3AKB Fasilitasi Pelatihan Teknologi Kontrasepsi
Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi. Salah satunya dengan menyelenggarakan Pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU) bagi tenaga medis. Kegiatan ini berlangsung selama lima hari, mulai 14 hingga 18 Juli 2025 dan diikuti oleh 15 bidan dari berbagai fasilitas kesehatan di Balikpapan.
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Heria Prisni menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan demi menjamin pelayanan kontrasepsi yang aman dan tepat sasaran. Terutama untuk pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan.
“Kami ingin memastikan seluruh bidan di Balikpapan memiliki kompetensi dan keterampilan teknis yang memadai dalam pelayanan kontrasepsi modern. Ini bagian dari layanan kepada masyarakat yang mau ikut program KB,” ujarnya, Senin (14/07).
Pada pelatihan ini, lanjut Heria, DP3AKB menggandeng Pusat Pelatihan Klinik Sekunder (P2KS) Provinsi Kalimantan Timur sebagai mitra strategis. Di mana ada 4 narasumber utama hadir memberikan materi mendalam dan pelatihan praktik langsung. Yakni dr. Prima Deri Todingbua, SpOG.K, dr. Yuliani, Eny Sri Widayati, S.SiT, M.Kes dan Lusia Deperwati, S.Tr.Keb.
Selama pelatihan, menurut Heria, para peserta akan mengikuti sesi teori, diskusi kasus serta praktik klinis. Mereka akan difokuskan pada prosedur pemasangan dan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) dan implan. Para narasumber juga membekali peserta dengan teknik terbaru dan pendekatan berbasis keselamatan pasien.
“Saat ini pelayanan KB bukan hanya soal teknis, tapi juga menyangkut komunikasi efektif, edukasi pasien dan pemilihan metode kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan pengguna. Kan kesehatan pengguna beda-beda,” tuturnya lagi.
Heria menargetkan pelatihan ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan. Termasuk meningkatkan cakupan pelayanan KB di seluruh wilayah Balikpapan. Melalui inisiatif ini, pemerintah berkomitmen dalam memperkuat pelayanan kesehatan reproduksi yang profesional, inklusif dan berbasis hak.
“Kami tidak hanya mengejar angka, tapi juga kualitas. Tenaga kesehatan yang terlatih akan berdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap layanan KB. Kami akan lanjutkan pelatihan ini secara bertahap untuk seluruh faskes,” tambahnya. (man)
