Balikpapan Dorong Kemudahan Layanan Investasi Lewat Pendampingan Intensif LKPM

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus memperkuat kualitas pelayanan investasi dengan menghadirkan pendampingan langsung kepada pelaku usaha dalam penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Upaya ini diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) LKPM di Hotel Grand Tjokro Balikpapan, yang diikuti perusahaan dari berbagai sektor usaha.

Tidak sekadar sosialisasi regulasi, bimtek ini mengedepankan pendekatan service-oriented, yaitu membantu pelaku usaha memahami, mengisi, dan menyampaikan LKPM dengan benar tanpa meninggalkan potensi kesalahan administratif. Narasumber dari Kementerian Investasi/BKPM memberikan pemaparan materi, sesi konsultasi teknis, hingga praktik langsung pengisian LKPM secara sistematis.

DPMPTSP menegaskan bahwa pelayanan pengisian laporan investasi bukan hanya bentuk pemenuhan aturan, tetapi bagian dari fasilitas pemerintah untuk memastikan dunia usaha bisa menjalankan proses bisnisnya dengan lancar dan efisien. Melalui pendampingan ini, perusahaan industri, perdagangan, energi, hingga konstruksi dapat memperoleh arahan teknis secara detail serta solusi atas kendala yang kerap muncul di sistem pelaporan.

Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan Hasbullah Helmi mengungkapkan bahwa pemerintah ingin menghilangkan anggapan bahwa proses pelaporan investasi rumit bagi pelaku usaha.

“Banyak perusahaan, terutama sektor konstruksi, masih kesulitan dalam penyusunan LKPM. Karena itu, kami hadir memberikan pendampingan langsung agar proses pelaporan tidak menjadi hambatan bagi mereka dalam berusaha,” jelas Helmi.

Melalui penyelenggaraan bimtek yang berkesinambungan, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmennya menciptakan pelayanan investasi yang semakin responsif, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Pemerintah berharap, peningkatan kualitas layanan ini dapat mendukung penguatan ekosistem investasi yang kompetitif serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

(Man)