DP3AKB Libatkan Warga Cegah Kekerasan
Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan semakin gencar menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan. Mulai kekerasan terhadap perempuan (KtP), kekerasan terhadap anak (KtA), tindak pidana perdagangan orang (TPPO), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan perkawinan anak.
Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Heria Prisni menilai langkah ini cukup efektif. Karena pemerintah memerlukan peran aktif masyarakat sebagai ujung tombak dalam perlindungan kelompok rentan di lingkungan sekitar. Ia menginginkan penggerakan dan pemberdayaan masyarakat bukan sekadar pelengkap program pemerintah. Melainkan strategi utama yang terbukti efektif dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran hak anak.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kunci dari pencegahan ini ada pada masyarakat. Merekalah yang paling mengenal kondisi lingkungannya, dan mereka juga yang bisa mendeteksi dini serta melapor jika melihat potensi kekerasan atau eksploitasi,” ujarnya, Selasa (24/06).
Untuk itu, lanjut Heria, DP3AKB telah membentuk kelompok-kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) yang tersebar di berbagai kelurahan. Ia memastikan kelompok ini tidak hanya menerima pelatihan. Tetapi juga mendapat pendampingan untuk menangani kasus yang mereka temukan secara cepat dan tepat.
“Kami latih para kader PATBM agar paham hukum, tahu alur pelaporan dan mampu memberikan pendampingan awal. Masyarakat kini tidak hanya menjadi saksi. Mereka juga bisa jadi pelindung anak di lingkungannya,” jelasnya.
Selain PATBM, menurut Heria,DP3AKB juga menggandeng tokoh agama, tokoh adat dan organisasi perempuan untuk ikut serta dalam kampanye pencegahan perkawinan anak dan TPPO. Pendekatan kultural ini sangat penting agar pesan pencegahan tersampaikan secara lebih luas dan diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.
“Kami ingin memperkuat peran keluarga sebagai benteng utama perlindungan anak. Melalui program edukasi parenting, pemerintah mendorong orang tua untuk menciptakan pola asuh positif dan responsif terhadap keamanan anak,” tuturnya lagi.
Heria berharap strategi penguatan akar rumput ini mampu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah juga menargetkan terbentuknya sistem perlindungan yang tanggap, berkelanjutan dan berbasis partisipasi aktif warga. Sehingga perlindungan atas kelompok rentan bisa berlaku menyeluruh. (man)
