Gubernur Kaltim: Pendidikan Tetap Jadi Prioritas di Tengah Kebijakan Efisiensi

Balikpapan — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa sektor pendidikan akan tetap menjadi prioritas utama meskipun kebijakan efisiensi anggaran diterapkan oleh pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan dalam diskusi bersama perwakilan generasi muda Kaltim usai Sholat Subuh berjamaah di Masjid Agung At Taqwa Balikpapan, Rabu (12/3/2025) pagi.
Menurut Rudy, kebijakan efisiensi lebih diarahkan pada pengurangan kegiatan seremonial dan rapat di luar kantor, bukan pada anggaran untuk pendidikan.
“Kebijakan efisiensi tersebut lebih berkenaan pada kegiatan-kegiatan seremonial, itu yang kami sarankan untuk dilaksanakan efisiensi. Juga terkait rapat-rapat yang ada di luar kantor, biasanya di hotel,” jelasnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa Kalimantan Timur memiliki pendapatan asli daerah (PAD) sekitar 400 miliar yang diperoleh dari Perusda. Pendapatan ini dapat menutupi kekurangan anggaran dari pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki pendapatan kurang lebih sekitar 400 miliar yang bisa di-cover melalui PAD dari Perusda. Sehingga kebijakan efisiensi yang dikenakan oleh pemerintah pusat tidak berdampak signifikan terhadap Provinsi Kalimantan Timur,” paparnya.
Komitmen Terhadap Pendidikan
Rudy menekankan bahwa komitmen untuk memajukan pendidikan di Kalimantan Timur tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Kaltim masih rendah, tidak lebih dari 9 tahun.
“Banyak anak-anak di Kalimantan Timur yang tidak lulus sekolah dasar. Untuk mewujudkan negara yang maju, penduduknya harus memiliki pendidikan perguruan tinggi minimal 20%,” tegas Rudy.
Dalam sesi tanya jawab, seorang siswa SMA 1 Kota Balikpapan bernama Satria mengungkapkan kekhawatirannya terkait program beasiswa yang mungkin terdampak kebijakan efisiensi.
“Apakah program beasiswa yang sudah berjalan ini akan terkena dampak dari kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat?” tanya Satria.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Rudy memastikan bahwa program beasiswa tetap menjadi prioritas dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi.
Namun, kekhawatiran berbeda disampaikan oleh Daffa, siswa SMK N 1 Balikpapan, yang merasakan dampak dari kebijakan efisiensi terhadap penyediaan sarana dan prasarana di sekolahnya.
“Di SMK kami sudah mulai merasakan dampak dari kebijakan efisiensi, terutama terkait penyediaan sarana dan prasarana belajar mengajar di sekolah. Saya berharap agar kebijakan efisiensi tidak berdampak terhadap fasilitas sekolah yang memadai,” ungkap Daffa.
Acara diskusi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda bahwa kebijakan efisiensi tidak akan mengorbankan sektor pendidikan di Kalimantan Timur.
(man)