Parpol Sebut Bankeu Masih Kurang
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan resmi mengalokasikan bantuan keuangan kepada sembilan partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilu 2024. Dari total anggaran hampir Rp 2,4 miliar, Partai Golkar memperoleh porsi terbesar, yakni sekitar Rp 858 juta, menyusul perolehan suara terbanyak di tingkat kota.
Alokasi dana bantuan ini mengacu pada jumlah suara sah yang diperoleh masing-masing partai. Semakin besar suara yang diraih, semakin besar pula dana yang diterima. Skema ini menempatkan Golkar sebagai penerima utama, diikuti partai-partai lain seperti Gerindra, PDIP, Demokrat, hingga pendatang baru yang berhasil menembus parlemen lokal.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi mengatakan pembagian bantuan sudah mengikuti mekanisme yang berlaku. adapun dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. “Besaran dana ini sudah sesuai aturan, yaitu berdasarkan perhitungan suara sah yang dikonversi dalam bentuk bantuan keuangan kepada partai politik,” jelasnya, Selasa (15/07).
Namun, di balik angka-angka tersebut, Sutadi mengakui mayoritas partai masih merasa jumlah bantuan ini belum mencukupi. Ia menyebut pengajuan kebutuhan riil partai politik jauh lebih besar. Terutama dalam hal menjalankan fungsi strategis seperti pendidikan politik masyarakat, kaderisasi dan penyebarluasan nilai-nilai demokrasi.
“Memang bantuan ini dirasakan masih sangat kurang oleh teman-teman di partai. Kegiatan mereka cukup padat, apalagi dalam hal pendidikan politik yang dilakukan di masyarakat. Tapi kita menyesuaikan ketersediaan anggaran juga,” lanjutnya.
Menurut Sutadi, pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan kader, diskusi kebijakan publik, hingga program literasi politik membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, peningkatan bantuan tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Termasuk partisipasi aktif partai dalam mengusulkan kebutuhan secara tertulis dan sistematis.
“Jika partai ingin usulan mereka ditindaklanjuti, maka harus disertai dengan rencana program yang jelas dan data yang kuat. Tidak bisa hanya meminta lebih tanpa data yang lengkap. Bisa juga partai menggali sumber dana dari pihak lainnya,” tuturnya lagi.
Sutadi berharap distribusi dana membantu program peningkatan demokrasi di kota minya. Di mana seluruh partai dapat lebih aktif menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Sekaligus menjaga marwah demokrasi di tingkat lokal. Di sisi lain, Kesbangpol sendiri terus mendorong agar penggunaan bantuan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (man)
