PBG Jadi Kendala Perluasan Program MBG
Balikpapan – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat masih menghadapi tantangan serius. Kali ini, keterlambatan dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu hambatan utama yang menghalangi perluasan titik layanan program tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan keterbatasan titik layanan membuat penyaluran makanan bergizi kepada pelajar belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Ia menilai kondisi itu berdampak langsung terhadap kecepatan distribusi dan pemerataan penerima manfaat.
“Beberapa lokasi layanan belum bisa beroperasi karena masih menunggu rampungnya proses PBG. Akibatnya, baru sebagian titik yang bisa menyediakan dan menyalurkan makanan bergizi gratis,” ujarnya, Selasa (11/11).
Menurut Muhaimin, keterbatasan fasilitas operasional tidak hanya menghambat jumlah siswa penerima manfaat. Tetapi juga berpengaruh pada efisiensi waktu dan kualitas distribusi makanan. Ia menegaskan pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi penyelesaian izin agar layanan bisa segera diperluas.
“Kami terus berkoordinasi dengan dinas teknis dan instansi perizinan agar proses PBG segera tuntas. Kalau semua lokasi dinyatakan layak, kami bisa memperluas layanan ke seluruh kecamatan,” jelasnya.
Pemkot Balikpapan, tutur Muhaimin, juga menyoroti pentingnya sinergi antar instansi. Mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Ia menyebut kerja sama lintas sektor menjadi kunci utama agar program MBG berjalan sesuai target.
“Kami ingin pemerataan layanan gizi bisa segera tercapai. Semua pelajar harus punya kesempatan yang sama untuk menerima makanan bergizi dari program ini. Makanya kolaborasi antar instansi menjadi sangat penting,” tuturnya lagi.
Program MBG, tambah Muhaimin, merupakan salah satu komitmen Pemkot untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan pelajar di semua jenjang pendidikan. Melalui program ini, setiap siswa berhak memperoleh makanan bergizi secara rutin agar lebih fokus belajar dan terhindar dari risiko stunting. Namun, realisasi di lapangan belum sepenuhnya merata karena sebagian wilayah masih menunggu kejelasan izin bangunan dan kesiapan sarana distribusi.
“Kami berkomitmen menuntaskan kendala ini dalam waktu dekat. Kami berharap para pemangku kepentingan dapat ikut membantu menyediakan lokasi sementara atau fasilitas penunjang selama proses izin berjalan,” tambahnya. (man)
