Rahmad Mas’ud Dorong Kepastian Masa Depan PPPK, Kesejahteraan Pegawai Jadi Perhatian
BALIKPAPAN – Kepastian status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi perhatian Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud. Dia berharap penataan status aparatur tidak hanya mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan serta keberlangsungan masa depan pegawai.
Menurut Rahmad, kepastian pekerjaan menjadi faktor penting agar pegawai dapat menjalankan tugas dengan tenang dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.
Harapan tersebut disampaikan menyikapi wacana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang sebelumnya disebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Rahmad menyambut positif rencana tersebut. Bahkan, dia berharap ke depan para pegawai bisa mendapatkan status kepegawaian yang lebih pasti, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau bisa jadi pegawai negeri tetap lebih bagus,” ujar Rahmad, Jumat (13/11/2026).
Dia menilai, pembahasan mengenai status pegawai seharusnya tidak hanya berfokus pada persoalan pembiayaan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Lebih dari itu, pemerintah perlu memperhatikan dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan pegawai. Sebab, kepastian pekerjaan berkaitan erat dengan kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, biaya pendidikan anak, hingga perencanaan masa depan.
“Mau daerah, mau pusat, yang penting pegawai negeri bisa bekerja dengan baik dan punya masa depan. Yang betul-betul bisa dia nantikan,” katanya.
Rahmad juga mengakui, status pekerjaan yang masih berbasis kontrak berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai, terutama dalam merencanakan kehidupan jangka panjang.
“Kalau kontrak-kontrak kan enggak jelas,” ungkapnya.
Karena itu, dia berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan penataan tenaga PPPK. Dengan status yang lebih pasti, pegawai diharapkan memiliki motivasi dan ketenangan dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Meski demikian, Rahmad menegaskan, proses perubahan status kepegawaian tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat serta regulasi yang berlaku.
Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan aparatur juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas kerja, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, keberadaan aparatur memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Kualitas pelayanan publik juga sangat ditentukan oleh kesiapan dan kinerja pegawai yang menjalankan berbagai layanan kepada masyarakat.
Pemkot Balikpapan berharap penataan status kepegawaian ke depan dapat memberikan kepastian bagi PPPK sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja lebih optimal tanpa dibayangi ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaannya. (ADV Diskominfo Balikpapan)
