Pemkot Pertahankan Anggaran Kesehatan 2026
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menjamin seluruh program layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa pengurangan. Meskipun pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran tahun depan. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga akses layanan publik terutama di sektor kesehatan yang menjadi prioritas utama.
“Kami ingin memastikan tidak ada pengurangan layanan karena kesehatan adalah skala prioritas kami. Harapannya, masyarakat Balikpapan bisa menerima pelayanan terbaik,” ujarnya, Rabu (12/11).
Menurut Bagus, Pemkot Balikpapan tetap akan melanjutkan berbagai program strategis seperti layanan BPJS Kelas 3 bagi warga kurang mampu, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan fasilitas di setiap puskesmas. Ia menilai, sektor kesehatan merupakan pondasi utama kesejahteraan masyarakat yang tidak boleh dikorbankan karena penyesuaian fiskal.
“Kami paham kondisi fiskal nasional sedang menuntut efisiensi. Namun, komitmen kami jelas: anggaran kesehatan tidak boleh berkurang dalam hal pelayanan,” katanya.
Pemerintah, lanjut Bagus, juga tengah berupaya meningkatkan mutu fasilitas di seluruh puskesmas agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat dan optimal. Modernisasi alat kesehatan serta peningkatan kapasitas tenaga medis menjadi bagian dari rencana prioritas Pemkot Balikpapan untuk tahun anggaran 2026.
“Kami terus melakukan pembenahan di lapangan. Fasilitas kesehatan harus siap melayani dan tenaga medis juga harus mendapat dukungan maksimal. Masyarakat berhak atas pelayanan yang cepat, adil, dan profesional,” jelasnya.
Selain itu, kata Bagus, pemerintah daerah terus mengembangkan sistem layanan digital guna mempercepat proses administrasi dan mengurangi antrean di fasilitas publik. Digitalisasi pelayanan ini diharapkan memperluas akses warga terhadap layanan dasar tanpa harus terkendala jarak maupun waktu.
Bagus mengatakan, Pemkot Balikpapan ingin memastikan setiap rupiah anggaran kesehatan digunakan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi berkala agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan dampak negatif terhadap layanan dasar.
“Kami ingin masyarakat tetap tenang. Pemerintah hadir untuk menjamin hak kesehatan setiap warga. Tidak ada pengurangan, justru kami tingkatkan kualitasnya,” tuturnya lagi.
Bagus menambahkan pihaknya berkomitmen membangun sistem kesehatan daerah yang tangguh, berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Hal itu tentunya harus diimbangi dengan daya dukung tenaga medis, fasilitas yang memadai serta partisipasi aktif masyarakat. (man)
