BPPDRD Dorong Digitalisasi Parkir Pemerintah
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus melangkah maju dalam membangun sistem pelayanan publik yang efisien dan transparan. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Pemkot mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi. Terutama pada sektor yang masih bergantung pada metode konvensional.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham, mengatakan sistem pembayaran digital bukan sekadar pilihan. Tetapi menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi celah kebocoran dan memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban.
“Ke depan kami targetkan seluruh sistem pembayaran pajak dan retribusi bisa berbasis digital. Ini akan memudahkan masyarakat dan memperkecil celah kebocoran,” ujarnya, Kamis (31/07).
Saat ini, lanjut Idham, sejumlah lokasi parkir di bawah pengelolaan pihak ketiga seperti pusat perbelanjaan sudah menerapkan pembayaran nontunai. Namun, berbeda halnya dengan parkir di tepi jalan yang masih dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Balikpapan. Sistem retribusi di sektor tersebut masih menggunakan metode tunai. Hal itu yang rentan menimbulkan kebocoran dan kurang transparan.
“Kami melihat masih ada ketimpangan antara sektor parkir swasta dan milik pemerintah. Di satu sisi, mal dan tempat usaha sudah cashless, tapi parkir tepi jalan masih pakai karcis manual,” jelasnya.
Menurut Idham, BPPDRD mendorong sinergi lintas dinas agar transformasi digital bisa berjalan merata. Termasuk pada sektor-sektor retribusi yang selama ini kurang tersentuh digitalisasi. Ia menyebut penerapan sistem digital tidak hanya meningkatkan pendapatan. Namun juga membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan uang negara.
“Kami ingin warga merasa yakin akan setiap rupiah yang mereka bayarkan masuk ke kas daerah. Bukan ke kantong oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu hanya bisa dicapai jika sistemnya transparan dan terintegrasi,” tuturnya lagi.
Idham berharap percepatan digitalisasi ini segera terlaksana. Apalagi langkah ini sejalan dengan misi Kota Balikpapan untuk menjadi kota modern berbasis digital. Sehingga pemerintah optimistis mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi secara berkelanjutan.
“Kami sudah punya sistemnya, tinggal kemauan dari pengelola teknis di lapangan untuk berbenah. Kami siap bantu dari sisi infrastruktur dan pelatihan. Kan saat ini sudah banyak sistem pembayaran elektronik dengan berbagai platform. Ada QRIS, e-wallet dan kanal perbankan,” tambahnya. (man)
