BPPDRD Percepat Distribusi SPPT PBB
Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan tengah memacu distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke seluruh pelosok kota. Langkah masif ini menjadi tumpuan utama pemerintah untuk mengejar lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertengahan tahun 2026. Tim di lapangan kini bekerja ekstra cepat guna memastikan dokumen perpajakan tersebut sampai tepat waktu ke tangan masyarakat.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, memantau langsung pergerakan dokumen dari tingkat dinas hingga ke rukun tetangga (RT). Ia melihat sektor PBB sebagai mesin utama yang akan menggerakkan angka realisasi pajak daerah dalam waktu dekat. Saat ini, petugas terus melakukan validasi dan penyaluran agar tidak ada wajib pajak yang terlewat dari target pemungutan.
“Kami masih menunggu peningkatan penerimaan dari sektor PBB. Saat ini proses distribusi SPPT PBB masih berlangsung di tingkat RT dan masyarakat luas,” ujarnya, Selasa (14/04).
Idham menjelaskan distribusi yang merata menjadi kunci kecepatan pembayaran pajak oleh warga. BPPDRD menggandeng seluruh perangkat kewilayahan untuk mempermudah akses informasi bagi wajib pajak. Sinergi antara pemerintah kota dan pengurus lingkungan memastikan setiap kendala distribusi dapat teratasi dengan cepat di lapangan.
BPPDRD memprediksi grafik penerimaan pajak akan meroket tajam begitu fase distribusi ini tuntas. Masyarakat Balikpapan selama ini menunjukkan antusiasme yang baik dalam memenuhi kewajiban PBB mereka. Idham meyakini kesadaran warga dalam membayar pajak menjadi modal kuat bagi keberlanjutan program pembangunan infrastruktur di Kota Beriman.
“Kami memperkirakan realisasi PAD akan meningkat secara signifikan setelah distribusi SPPT selesai dan masyarakat mulai melakukan pembayaran,” jelasnya.
Menurut Idham selain mengandalkan distribusi fisik, BPPDRD juga terus menyosialisasikan kanal pembayaran digital untuk mempermudah warga. Masyarakat kini dapat melunasi PBB melalui berbagai aplikasi perbankan dan gerai ritel modern tanpa harus mengantre panjang. Kemudahan akses ini menjadi faktor pendorong bagi wajib pajak untuk segera melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo.
“Petugas kami terus bergerak memastikan setiap lembar SPPT mendarat di alamat yang benar. Kami ingin masyarakat segera menerima informasi kewajiban mereka agar proses pembangunan tidak terhambat,” pungkasnya. (man)
