DPRD Ajak Warga Realistis Soal Perbaikan Jalan
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan kini menghadapi tantangan finansial yang cukup berat dalam pembangunan infrastruktur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengakui adanya keterbatasan anggaran yang signifikan pada tahun ini. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah untuk memberlakukan skala prioritas yang lebih ketat.
Faktor utama perlambatan penanganan infrastruktur berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Pemangkasan nilai Transfer ke Daerah (TKD) berdampak langsung pada ruang gerak fiskal Balikpapan. Akibatnya, sejumlah proyek perbaikan jalan yang telah terencana harus mengalami penyesuaian jadwal dan alokasi.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, memaparkan realita pahit yang sedang dialami kas daerah. Ia meminta masyarakat memahami situasi keuangan pemerintah kota yang sedang tidak ideal. Menurutnya, penurunan dana transfer dari pusat secara otomatis memangkas kemampuan belanja publik di sektor fisik.
“Kita juga harus realistis, ada keterbatasan anggaran. Pemangkasan dari pusat cukup besar dan ini berdampak pada perbaikan jalan. Maka kami minta semua pihak memahami kondisi yang sedang terjadi,” ujarnya, Selasa (14/04).
Yono mengatakan DPRD terus berupaya mencari celah pendanaan alternatif. Meski anggaran terbatas, legislatif tetap mendorong eksekutif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kemandirian fiskal menjadi kunci agar pembangunan tidak melulu bergantung pada suntikan dana pusat.
Keterbatasan biaya ini menuntut kreativitas dalam pengerjaan teknis di lapangan. DPRD menyarankan pemerintah kota untuk fokus pada pemeliharaan rutin di titik-titik kerusakan yang paling vital. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kerusakan jalan yang lebih parah tanpa harus menguras anggaran besar untuk pembangunan total.
“Prioritas utama tetap pada akses publik yang paling krusial. Kami harus memastikan setiap rupiah yang tersedia benar-benar tepat sasaran dan efisien,” jelasnya.
Menurut Yono pihaknya juga mengingatkan pentingnya transparansi anggaran kepada publik. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mengenai kendala keuangan yang sedang dihadapi. Komunikasi yang jujur akan membangun pengertian masyarakat terhadap lambatnya pengerjaan proyek di beberapa wilayah.
“Kami berkomitmen terus mengawal sisa anggaran yang tersedia agar tetap produktif. Pengawasan ketat menyasar pada potensi pemborosan di sektor-sektor yang kurang mendesak,” tambahnya. (ane)
