Komisi II Minta Pertamina Pantau SPBU
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan meminta Pertamina mengambil langkah berani untuk memutus rantai praktik pengetapan Bahan Bakar Minyak (BBM). Melalui Komisi II, legislatif mendesak Pertamina memberikan peringatan kepada pengelola SPBU yang masih melayani pembelian BBM secara berlebihan. Langkah ini menjadi strategi utama untuk mencegah penyimpangan distribusi energi di lapangan.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menilai pihak SPBU memiliki peran sentral dalam menyaring konsumen yang datang. Pengawasan internal dari pihak penyedia jasa menjadi garda terdepan untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Dewan meminta Pertamina tidak segan menjatuhkan sanksi jika menemukan operator yang bermain mata dengan para pengetap.
Tindakan preventif ini bertujuan untuk menghentikan praktik pengambilan BBM yang melampaui batas kewajaran. Fenomena pengetap yang membeli BBM berkali-kali dalam sehari sangat merugikan warga umum. Para pengendara sering kali harus terjebak dalam antrean panjang hanya karena volume BBM terserap oleh oknum tertentu.
“BBM, apalagi yang bersubsidi, diperuntukkan bagi masyarakat luas. Bukan hanya untuk pengetap yang kemudian dijual kembali untuk kepentingan pribadi. Pihak Pertamina perlu turut mengawasi penjualan di SPBU,” ujarnya, Jumat (13/03).
Fauzi menjelaskan subsidi merupakan hak warga yang harus terlindungi dari praktik komersialisasi ilegal. Pengambilan BBM untuk tujuan keuntungan pribadi jelas menyalahi aturan distribusi energi nasional. Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan pemilik SPBU menjadi harga mati untuk menjaga kondusivitas kota.
Pihaknya, lanjut Fauzi, menginginkan sistem pengawasan di SPBU berjalan lebih ketat. Penggunaan teknologi digital dalam mencatat pelat nomor kendaraan harus berfungsi maksimal tanpa celah. Ia meyakini, ketegasan dari sisi hulu hingga ke operator SPBU akan memberikan efek jera bagi para pelaku pengetapan.
“Kami terus melakukan pemantauan di lapangan. Kadang ada saja laporan warga soal sulit dapat BBM di SPBU. Ada juga antrean yang didominasi pengetap. Ini harusnya jadi evaluasi Pertamina ke SPBU agar BBM merata,” tuturnya lagi.
Fauzi berharap BBM yang ada di SPBU tersedia dengan merata dan antrean yang lebih manusiawi. Dewan berjanji akan terus mengawal distribusi BBM di kota minyak. Termasuk memastikan transparansi pengelola SPBU untuk mewujudkan keadilan energi. (man)
