DP3AKB Balikpapan Soroti Akar Masalah Kekerasan Anak
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam mengatasi kekerasan terhadap anak dan stunting. Keduanya masih menjadi tantangan serius di tengah berbagai capaian pembangunan. Hal ini erat kaitannya dengan pengangguran, tekanan ekonomi dan lemahnya ketahanan keluarga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, mengatakan kedua persoalan tersebut kerap bermula dari kondisi sosial ekonomi keluarga yang tidak stabil. Maka perlu ada tindak pencegahan secara menyeluruh dari semua pihak yang berkaitan.
“Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang kami tangani berakar dari tekanan ekonomi. Ada orang tua stres karena masalah keuangan lalu anak yang jadi pelampiasan. Begitu pula dengan stunting, itu muncul akibat kesulitan ekonomi keluarga,” ujarnya, Rabu (23/07).
Heria menjelaskan pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, DP3AKB menggandeng sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan untuk menjalankan program terpadu berbasis keluarga. Agar solusi kepada masyarakat dapat terintegrasi.
“Kami bentuk pendekatan terintegrasi. Kami tidak hanya memberi pendampingan psikologis pada korban kekerasan atau keluarga berisiko stunting, tetapi juga menghubungkan mereka dengan pelatihan kerja, bantuan sosial, dan edukasi gizi,” jelasnya.
Selain itu, menurut Heria, DP3AKB meminta camat, lurah, hingga ketua RT untuk aktif memantau lingkungan masing-masing. Partisipasi masyarakat di tingkat lokal sangat menentukan keberhasilan deteksi dini kasus kekerasan dan pencegahan stunting. Harapannya tentu menurunkan angka kekerasan anak dan stunting secara signifikan.
“Kami minta semua lini birokrasi di bawah untuk tidak menutup mata. Lingkungan punya peran besar. Kalau ada anak terlantar, keluarga bermasalah, atau ibu hamil dengan gizi buruk, harus segera dilaporkan dan ditangani bersama,” tuturnya.
Heria menambahkan sinergi lintas sektor harus terus diperkuat. Seperti program pengentasan kemiskinan dari Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan yang meningkatkan layanan posyandu dan edukasi gizi di daerah padat penduduk serta wilayah rawan stunting. Bahkan Dinas Pendidikan pun terlibat melalui guru dan wali kelas. Khususnya dalam deteksi awal kasus kekerasan dan pengabaian terhadap anak didik.
“Kami tidak hanya ingin membesarkan anak yang kuat, tapi juga membangun keluarga yang tangguh. Karena keluarga adalah benteng pertama perlindungan anak,” pungkasnya. (man)
