DP3AKB Perkuat Peran LPM
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) mengikuti Pembinaan dan Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2025. Hal itu sebagai langkah memperkuat peran LPM dalam pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan tersebut turut menghadirkan pengurus LPM dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Balikpapan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DP3AKB Kota Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose mengatakan kegiatan pembinaan ini memegang peran strategis untuk memastikan LPM tetap berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan program pembangunan di tingkat kelurahan. Ia mengapresiasi komitmen seluruh pengurus LPM yang terus mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.
“Kami menjalankan pembinaan ini untuk memperkuat kapasitas LPM sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Kami membutuhkan LPM yang aktif, responsif dan siap bergerak bersama pemerintah demi kemajuan kota,” ujarnya.
Nursyamsiarni menjelaskan LPM memiliki peran vital dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Karena itu, Rakor 2025 difokuskan pada sinkronisasi program, peningkatan koordinasi dan penyusunan strategi pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
“Kami ingin seluruh pengurus memahami peran LPM bukan hanya melaporkan kebutuhan masyarakat. Tetapi juga mendorong partisipasi warga dalam proses pembangunan,” jelasnya.
Untuk itu, Nursyamsiarni menyampaikan tantangan pembangunan di Balikpapan menuntut LPM untuk lebih adaptif dan kolaboratif. DP3AKB mengajak LPM untuk mengembangkan program pemberdayaan. Khususnya yang mendukung ketahanan keluarga, perlindungan anak hingga peningkatan kualitas lingkungan di tingkat kelurahan.
“Kami menghadapi dinamika kota yang berkembang cepat. Karena itu, kami membutuhkan LPM yang mampu membaca kebutuhan masyarakat dan menawarkan solusi kreatif,” tuturnya lagi.
Nursyamsiarni menegaskan komitmen pemerintah memperkuat sinergi dengan LPM melalui kegiatan rutin, forum diskusi dan pendampingan berkelanjutan. Melalui Rakor dan Pembinaan 2025 ini, DP3AKB menargetkan penguatan peran LPM sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat. Pemerintah berharap LPM mampu mengawal seluruh kegiatan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi erat dengan LPM untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat,” tambahnya. (man)
