DP3AKB Siapkan Kader PPA Tingkat RT
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) meningkatkan upaya perlindungan masyarakat rentan dengan menargetkan pembentukan kader Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap Rukun Tetangga (RT). Program ini bertujuan memastikan warga memiliki akses perlindungan yang cepat, dekat, dan responsif.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose mengatakan pihaknya perlu mempercepat penguatan kader berbasis komunitas. Agar perlindungan perempuan dan anak tidak bergantung pada perangkat pemerintah saja. Ia menilai keberadaan kader PPA di tingkat RT bisa menjadi garda terdepan pencegahan kasus kekerasan maupun penanganan awal.
“Kami menargetkan setiap RT di Balikpapan memiliki minimal satu kader PPA yang aktif dan benar-benar terlatih. Kader ini akan menjadi penghubung pertama saat warga membutuhkan bantuan,” ujarnya, Sabtu (15/11).
Nursyamsiarni menjelaskan DP3AKB melatih para kader untuk memahami mekanisme pelaporan, pendampingan awal, hingga pola komunikasi sensitif terhadap korban. Pihaknya juga mengintegrasikan materi perlindungan digital, mengingat peningkatan kasus kekerasan berbasis siber yang melibatkan anak dan perempuan.
“Kami ingin masyarakat merasa aman. Kehadiran kader PPA memastikan warga tidak bingung ketika menghadapi kasus kekerasan. Mereka akan tahu harus melapor ke siapa dan bagaimana penanganannya,” jelasnya.
Di sisi lain, Nursyamsiarni menilai RT memiliki struktur sosial paling dekat dengan warga sehingga pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi yang efektif. DP3AKB terus menggandeng ketua RT, PKK, tokoh masyarakat, hingga lembaga pendidikan agar program ini berjalan serentak. Termasuk menyiapkan sistem monitoring agar kader aktif menjalankan peran.
“Kami menggerakkan semua lini. Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh dukungan ketua RT dan masyarakat agar fungsi kader berjalan optimal,” tuturnya lagi.
DP3AKB, tambah Nursyamsiarni, juga ingin memastikan kader tidak hanya terbentuk secara administratif tapi benar-benar bergerak menangani isu sosial di wilayahnya. Di mana keberadaan kader PPA di setiap RT diharapkan menjadi tindak pencegahan. Program ini sekaligus menjawab tantangan meningkatnya laporan kekerasan di Balikpapan.
“Kader harus aktif. Kami terus melakukan evaluasi rutin dan memberi pembekalan lanjutan agar kapasitas mereka meningkat. Kami ingin upaya ini jadi langkah konkret untuk mewujudkannya,” pungkasnya. (man)
