DPRD Ingatkan Akurasi Data TPID
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menuntut akurasi data yang lebih tajam dalam pengendalian inflasi daerah. Legislatif meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat validasi informasi harga di lapangan. Langkah ini bertujuan agar setiap kebijakan ekonomi pemerintah berpijak pada fakta yang akurat.
Wakil Ketua DPRD, Yono Suherman mengatakan ketepatan data menjadi fondasi utama dalam merumuskan langkah intervensi pasar. DPRD menilai data yang presisi akan mencegah salah sasaran dalam penyaluran subsidi maupun operasi pasar. Oleh karena itu, penguatan sistem informasi pangan di Balikpapan menjadi prioritas yang mendesak.
Selain itu, Yono juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat dengan sektor swasta. Ia mendorong TPID untuk merangkul para pelaku usaha, distributor, hingga pedagang besar. Komunikasi yang intensif akan menciptakan keselarasan pandangan antara pemerintah dan pasar.
“Kami meminta TPID terus meningkatkan akurasi data. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pelaku usaha, harus semakin kuat agar kebijakan benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, Senin (13/04).
Yono menyebut suara pelaku usaha sebagai elemen penting dalam menjaga stabilitas pasokan. Pemerintah perlu mendengarkan kendala distribusi yang dihadapi para pedagang secara langsung. Pendekatan persuasif ini diyakini mampu meredam spekulasi harga di tingkat pengecer. Di tambah dengan Intervensi yang berbasis data akurat akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah.
“Jika data stok barang transparan, para pelaku usaha tidak mungkin bermain komoditas. Kondisi ini secara otomatis menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan stabil. Ke depan, aspek ini harus kita maksimalkan lagi. Kebijakan yang akurat pasti akan didengar dan dipatuhi oleh para pelaku usaha,” jelasnya.
DPRD Balikpapan, menurut Yono, juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi harga bagi masyarakat luas. Publik perlu mengetahui perkembangan harga harian melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Transparansi informasi ini berfungsi sebagai kontrol sosial sekaligus penenang psikologi pasar.
Dirinya berharap, sinergi antara TPID dan pelaku usaha harus berjalan secara berkelanjutan dan bukan sekadar reaksi sesaat. Legislatif siap memfasilitasi dialog rutin antara pemerintah kota dan asosiasi pedagang. Forum komunikasi ini menjadi wadah untuk mencari solusi bersama atas tantangan ekonomi daerah. (ana)
