Gabungan LSM Lingkungan Tolak Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kaltim

Samarinda- Rabu 22 Mei 2019, diadakan “Konsultasi Publik Dokumen Antara RZWP3K Kalimantan Timur”. Agenda ini disebut sebagai upaya percepatan kesiapan dokumen sebagai dasar pengesahan Perda RZWP3K. Tentu ini langkah yang terburu-buru, mengingat masih begitu banyak hal yang bermasalah dalam upaya pembahasan Perda RZWP3K tersebut. Untuk itu, kami meminta secara tegas agar pembahasan Perda RZWP3K dan segala bentuk kegiatannya, dihentikan sampai konsolidasi data dilakukan.

Tuntutan penghentian keseluruhan kegiatan pembahasan Perda RZWP3K ini, didasari oleh beberapa argumentasi, antara lain :

*Pertama*, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan karena RZWP3K menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Khususnya masyarakat yang berada di kawasan pesisir dan menggantungkan hidup pada ruang wilayah pesisir dan laut.

*Kedua*, terdapat ketidaksinkronan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan naskah rancangan Perda. Setidaknya 80 persen KLHS tidak sinkron dengan Perda. Ada kesan KLHS hanya menjadi stempel keabsahan Perda, sehingga benar salah bukan lagi menjadi masalah pokok yang diutamakan. Ini jelas logika sesat, sebab KLHS jelas harus menjadi dasar penyusunan Perda, bukan sebaliknya. Dalam KLHS lah akan tergambar bagaimana kondisi faktual wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan bagaimana desain perlindungan dan upaya untuk menjaganya dari aktivitas yang berdampak kerusakan terhadap ekosistemnya.

*Ketiga*, konsultasi publik yang sedianya digelar esok, Rabu 22 Mei 2019, lebih didominas insitusi Pemerintah. Dari 129 undangan 88 diantaranya unsur pemerintah, masyarakat sipil hanya diwakili 12 lembaga . Dan terdapat 11 perusahaan yang juga ikut diundang. Sementara masyarakat terdampak seperti nelayan, masyarakat pesisir tidak ikut diundang. Hal ini mengabaikan partisipasi warga di wilayah pesisir dan pulau-pukau kecil. Nampak terkesan hanya untuk menggugurkan kewajiban  dan menunjukkan cacat secara formil dalam proses pembahasan Perda. Padahal pada prinsipnya partisipasi warga dalam proses penyusunan rancangan Perda RZWP3K ini adalah hal yang mutlak dilakukan mengingat persoalan ini menyangkut hajat hidup dan keselamatan ruang hidup masyarakat pesisir.

*Keempat*, belum adanya overlay peta data antara Rancangan Perda RZWP3K dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim.   Keseluruhan dokumen Rancangan Perda RZWP3K mesti sejalan dengan dokumen Perda RTRW. Jika tidak, rentan dengan konflik norma (conflict of norm) sehingga dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar).

*Kelima*, meminta Pansus Raperda RZWP3K DPRD Kaltim yang merupakan representasi rakyat untuk tidak terburu-buru mensahkan perda ini dan menunda pembahasannya sambil  memberi Ruang partisipatif seluas luasnya pada masyarakat pesisir dalam memberi masukan dan pendapatnya.

*Keenam*, mengingat masa kerja Pansus akan berakhir pada 4 Juni 2019 setelah perpanjangan, maka perlu perombakan pansus dengan memasukkan anggota DPRD  yang baru terpilih dengan mempertimbangkan keterwakilan asal daerah pemilihan terutama yang berasal dari dapil Pesisir untuk menyerap aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat.

Demikian siaran pers ini kami sampaikan, agar dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh semua pihak, demi keberlangsungan ruang hidup dan layanan alam di Kalimantan Timur terutama di pesisir dan pulau pulau kecil  yang kian hancur akibat keserakahan modal dan investasi serta salah urus Pemerintah selama ini. (zha)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *