PBB Disorot, Pemerintah Jaga Kondusifitas Balikpapan
Balikpapan – Gelombang aspirasi masyarakat kembali mewarnai pusat Kota Balikpapan. Sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan atas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mereka nilai membebani warga.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk dan menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah meninjau ulang besaran PBB serta mekanisme pemungutannya.
“Kami tidak menolak kewajiban membayar pajak, tetapi kenaikan PBB yang terlalu tinggi membuat sebagian warga kecil semakin tertekan. Kami minta pemerintah mendengarkan suara masyarakat,” ujar salah satu perwakilan Aliansi di sela aksi.
Pemerintah Kota Balikpapan merespons cepat. Perwakilan demonstran diterima langsung untuk berdialog. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan, Sutadi menyatakan bahwa aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam setiap kebijakan publik.
“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Pemerintah akan meninjau masukan ini dengan serius agar kebijakan PBB tidak memberatkan dan tetap adil bagi seluruh warga,” ujarnya, Senin (25/08).
Sutadi mengatakan unjuk rasa damai mencerminkan wajah demokrasi yang sehat. Ia menyebut perbedaan pendapat justru menjadi modal penting dalam mencari solusi terbaik. Aksi ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak karena berlangsung kondusif. Warga menyampaikan aspirasi dengan tertib sementara aparat keamanan memastikan jalannya kegiatan tetap aman.
“Kritik dan saran dari masyarakat adalah bagian dari demokrasi. Pemerintah membutuhkan masukan agar setiap keputusan benar-benar berpihak pada kepentingan bersama,” jelasnya.
Menurut Sutadi Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Ia memastikan hasil dialog hari ini akan dibawa ke forum resmi untuk dipertimbangkan. Situasi ini juga menunjukkan dialog antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi jalan utama untuk menemukan titik temu.
“Tentu pemerintah segera mengambil langkah nyata. Silahkan menunggu hasil tindak lanjut. Harapan warga tentu akan menjadi pertimbangan utama. Terutama soal kebijakan PBB yang bisa disesuaikan dengan kemampuan masyarakat,” tuturnya lagi.
Sutadi menambahkan adanya ruang dialog yang terbuka membuat publik menaruh harapan besar agar solusi segera terwujud. Demokrasi di Balikpapan pun tercatat berjalan dinamis. Di mana warga menyuarakan pendapat, pemerintah mendengarkan dan musyawarah menjadi kunci penyelesaian.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan mencerminkan semangat kebersamaan. Balikpapan bisa semakin maju jika pemerintah dan masyarakat terus menjaga komunikasi yang sehat,” tambahnya. (man)
