Pemkab Kutim Perkuat Sinkronisasi Data untuk Publikasi Pembangunan
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memperhatikan kesesuaian data sebelum informasi mengenai program dan pembangunan disampaikan kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan agar keterangan yang beredar di publik tidak berbeda antara satu perangkat daerah dengan lainnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, mengatakan penyampaian informasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan, tetapi juga menyangkut ketepatan isi yang disampaikan. Terlebih ketika satu kegiatan melibatkan beberapa perangkat daerah.
Menurutnya, informasi yang berasal dari lebih dari satu OPD perlu terlebih dahulu disinkronkan. Masing-masing perangkat daerah harus memastikan data dan perkembangan kegiatan yang disampaikan telah sesuai sebelum menjadi bahan publikasi.
“Kalau satu informasi melibatkan beberapa OPD, datanya harus disatukan dan diverifikasi dulu. Jangan sampai informasi yang keluar ke masyarakat berbeda karena sumber datanya tidak sama,” ujar Trisno.
Arahan mengenai keterbukaan informasi sebelumnya juga telah dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama sejumlah pemangku kepentingan. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar dua hingga tiga bulan lalu.
Dalam koordinasi itu, OPD didorong lebih aktif memberikan informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Publikasi dinilai menjadi bagian dari penyampaian perkembangan kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Trisno menjelaskan, keterbukaan informasi memiliki landasan hukum yang harus menjadi acuan. OPD dapat merujuk pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta aturan daerah mengenai klasifikasi informasi.
Artinya, tidak seluruh informasi diperlakukan dengan cara yang sama. Perangkat daerah tetap perlu memahami mana informasi yang dapat dibuka kepada masyarakat dan mana yang memiliki batasan sesuai ketentuan.
“Setiap OPD berkewajiban mendukung publikasi program kerjanya. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah dan bagaimana perkembangannya,” katanya.
Selain OPD, Kominfo juga diminta berperan aktif menyampaikan perkembangan pembangunan dan pelayanan publik di Kutai Timur. Dengan koordinasi data yang baik, informasi pemerintah diharapkan lebih seragam, akurat dan mudah dipahami masyarakat.(Adv/Kominfo/KK)
