Satpol PP Balikpapan Kedepankan Pembinaan, Sosialisasi Aturan Diperluas Sebelum Penindakan

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjaga ketertiban umum. Upaya penegakan peraturan daerah tidak hanya dilakukan melalui penertiban dan pemberian sanksi, tetapi juga dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Salah satu fokus yang kini diperkuat adalah sosialisasi persyaratan perizinan, termasuk ketentuan persetujuan atau izin tetangga. Sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menjalankan kegiatan yang membutuhkan perizinan.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Boedi Liliono, mengatakan pemahaman masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan penegakan aturan. Terlebih, apabila terdapat ketentuan baru yang membutuhkan penyesuaian dari masyarakat.

“Kalau ada aturan baru, sosialisasinya tidak bisa hanya sekali. Harus dicoba, kemudian diulang dan diingatkan kembali,” kata Boedi, Sabtu (14/11/2026).

Menurutnya, pemerintah tidak bisa langsung mengedepankan penindakan apabila masyarakat belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku. Karena itu, sosialisasi dilakukan secara bertahap, termasuk melalui surat edaran dan pendekatan dengan pengurus lingkungan.

“Yang baru ini perlu kita sosialisasikan lagi. Kita lakukan pendekatan secara bertahap supaya masyarakat memahami apa saja yang harus dilengkapi,” ujarnya.

Selain sosialisasi, Satpol PP juga tetap menjalankan pengawasan di sejumlah kawasan yang berpotensi terjadi pelanggaran ketertiban umum.

Pengawasan dilakukan dengan menempatkan personel di sejumlah simpang melalui pembagian beberapa shift. Petugas bertugas sejak pagi hingga malam, disertai penyisiran di luar jadwal untuk memastikan kondisi lapangan tetap terpantau.

Namun, Boedi menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki mekanisme penanganan berbeda. Tidak semua orang yang terjaring penertiban langsung dikenakan sanksi.

Dalam sejumlah kasus, Satpol PP mengedepankan pembinaan dengan berkoordinasi bersama perangkat daerah terkait. Misalnya, orang yang terjaring dalam kegiatan penertiban diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menurutnya, persoalan ketertiban umum terkadang berkaitan dengan persoalan sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui razia.

“Penertiban bukan hanya soal menindak. Ada proses pembinaan yang harus dilakukan agar persoalannya tidak terus berulang,” katanya.

Ia menambahkan, koordinasi lintas perangkat daerah diperlukan agar penanganan berjalan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing instansi.

Melalui pendekatan tersebut, Satpol PP berharap masyarakat semakin memahami aturan sekaligus memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing.

Dengan demikian, penegakan peraturan tidak hanya menciptakan kepatuhan karena adanya pengawasan petugas, tetapi juga membangun kesadaran bersama untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang aman, tertib, dan nyaman. (ADV Diskominfo Balikpapan)