Kecamatan Balikpapan Utara Dorong Warga Aktif Awasi Pelayanan Publik

Balikpapan – Kecamatan Balikpapan Utara terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan keterbukaan informasi publik. Langkah ini tidak hanya diarahkan untuk menyediakan informasi secara transparan, tetapi juga membuka ruang partisipasi warga dalam memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan.

Camat Balikpapan Utara, Umar Adi, mengatakan keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Terlebih, kecamatan merupakan perangkat pemerintahan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui adanya program dan kebijakan pemerintah. Mereka juga perlu memahami prosedur pelayanan, persyaratan administrasi, serta hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan keberatan apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai harapan.

“Keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi bagaimana informasi tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan masyarakat dengan mudah, cepat, dan bertanggung jawab,” ujar Umar Adi, Sabtu (14/11/2026).

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Balikpapan Utara memperkuat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Upaya ini dilakukan melalui penyediaan daftar informasi publik, prosedur permohonan informasi, mekanisme pengajuan keberatan, serta pemanfaatan kanal resmi pemerintah.

Melalui portal resmi kecamatan, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi, mulai dari standar pelayanan permintaan informasi, laporan akses informasi, informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, hingga informasi yang dikecualikan.

Umar menegaskan, kemudahan akses informasi harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme untuk mendapatkan informasi tersebut.

“Kami ingin masyarakat tidak kesulitan ketika membutuhkan informasi. Informasi yang dibutuhkan harus tersedia dengan mekanisme yang jelas, sehingga masyarakat mengetahui ke mana harus bertanya dan bagaimana mendapatkan informasi tersebut,” katanya.

Selain melalui layanan PPID, Kecamatan Balikpapan Utara juga membuka ruang komunikasi dua arah melalui Forum Konsultasi Publik. Forum tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun masukan terkait penyelenggaraan pelayanan.

Penguatan keterbukaan informasi ini sekaligus menjadi bagian dari keikutsertaan Kecamatan Balikpapan Utara dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan Badan Publik Tahun 2026.

Umar menilai, kegiatan Monev menjadi kesempatan untuk mengukur efektivitas sistem keterbukaan informasi yang telah berjalan. Namun, keberhasilannya tidak semata-mata diukur dari kelengkapan dokumen maupun pemenuhan persyaratan administratif.

Lebih dari itu, hasil evaluasi diharapkan mendorong perbaikan pelayanan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keterbukaan informasi adalah ketika masyarakat merasa dilayani, mengetahui haknya, memahami kebijakan pemerintah, dan dapat ikut memberikan masukan. Itulah yang ingin terus kami bangun di Balikpapan Utara,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, Kecamatan Balikpapan Utara berharap masyarakat semakin aktif berpartisipasi dalam mengawasi pelayanan publik sekaligus membangun hubungan yang lebih terbuka antara pemerintah dan warga.

(ADV Diskominfo Balikpapan)