Tahun Ini, Jatah Raskin Turun Jadi 10 Kg

Balikpapan – Jatah penerima beras sejahtera (Rastra) atau dalam istilah sebelumnya disebut Raskin turun menjadi 10 kg pada tahun 2018 ini.

Jatah yang diterima turun dibandingkan tahun 2017 yang menyalurkan 15 kg bagi keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat (KPM).

Kabid Pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Klatimra Agung Setyabudi mengatakan pihaknya mencatat penyerapan penyaluran beras Bulog program rastra untuk kota Balikpapan mencapai 100 persen.

Setiap bulanya bulog menyalurkan beras rastra sebanyak 95,6 ton lebih kepada 9.563 keluarga penerima manfaat (KPM).

Penyaluran beras rastra natura ini diberikan setiap enam bulan sekali. Dan Balikpapan sudah disalurkan melalui kelurahan.

“Kami sudah salurkan semua untuk Balikpapan sudah kita salurkan ke 100 persen tinggal kesiapan distribusi ke KPM. Itu kita kirim melalui kelurahan-kelurahan. Kemungkinan dari mereka mulai disalurkan 25 Januari,” bebernya kemarin.

Pada 2017 lalu penyaluran sempat terlambat karena berkaitan dengan data penerima(KPM) termasuk kesiapan data dari pemerintah kabupaten kota.”Juga karena penetapan pagu dari pusat terlambat juga. Tapi 2018 ini sudah disiapkan akhir tahun lalu sehingga yagn sudah disiap sudah bisa melaksanakan merealisasikan ke KPM,” jelasnya.

Agung mengungkapkan pagu beras rastra per KPM pada tahun 2018 ini jumlahnya menurun yakni hanya 10kg per KPM. Sebelumnya tiap KPM menerima 15 kg dengan membayar uang tebus Rp1600 untuk per kg. “Kalau 10 kg ini dia terima tanpa uang tebus. Jadi sudah ditanggung melalui APBN,” ungkapnya.

Dia tidak mengetahui alasan pengurangan jumlah beras yang diterima per KPM.”Itu kebijakan pusat karena kami hanya menyalurkan berdasarkan pagunya. Tapi untuk Balikpapan hanya satu semester saja berikutnya bantuan pangan non tunai,” bebernya.

Program bantuan sosial pangan non tunai ini disalurkan oleh perbankan nasional BUMN (Himbara) kepada KPM yang didalam nya berupa bahan pokok seperti beras, gula. “Menyediakan barang tidak harus bulog tergantung pada kementerian sosial dan bank penyalurannya,” tukasnya. (*/mna)