Terkait Vaksin COVID-19, Dinkes Kutim Tunggu Arahan Pusat dan IDI

SANGATTA – Meski pemerintah Indonesia menjadwalkan peluncuran vaksin COVID-19 di bulan November ini, namun dipastikan kehadiran vaksin COV SARS-2 (COVID-19) nantinya bukan lah menjadi solusi 100 persen dari pencegahan penularan COVID-19 di Indonesia. Masyarakat tetap dituntut untuk tetap patuh menjalankan protokol kesehatan (Prokes) dalam upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Mulai dari patuh menggunakan masker saat berakitivitas di luar rumah, menjaga jarak antara manusia dan menghindari kerumunan, hingga rajin mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, baik sebelum maupun usai beraktivitas dan menyentuh benda yang digunakan secara umum. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kutai Timur, dokter Bahrani Hasanal saat diwawancara wartawan, Senin (16/11/2020) lalu.

Dikatakan, vaksin COV SARS-2 yang dijanjikan pemerintah akan diluncurkan pada bulan November ini, sebenarnya masih belum jelas kepastiannya dan keamanannya. Hingga saat ini, diakui Bahrani jika pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Selain itu, pihaknya juga menunggu arahan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pusat, terkait keamanan dan manfaat dari vaksi COVID-19 tersebut.

Lanjut Bahrani, sampai dengan saat ini belum ada satupun tenaga medis, baik dokter maupun perawat di Kutim yang mendapatkan pembekalan terkait mekanisme pemberiaan vaksin COVID-19. Meski demikian, memang sudah ada instruksi dari Dinkes Provinsi Kaltim untuk menyiapkan sejumlah tenaga medis, untuk pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19. Sehingga meskipun nantinya vaksin COVID-19jadi di drop ke daerah, pihaknya belum berani melaksanakanpemberian vaksin jika memang belum ada pembekalan terkait tata cara pemberian vaksin, hingga penanganan medis jika nantinya ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Seperti adanya rasa tidak nyaman, demam dan reaksi medis lainnya pada tubuh seseorang usai diberikan vaksin atau imunisasi. Juga apakah bagi masyarakat atau pasien yang mengalami KIPI ini akan ditanggung oleh pemerintah atau tidak.

Ditambahkan Bahrani, jika berkaca dari sikap IDI Pusat, bahwa IDI sepenuhnya mendukung upaya menerintah Indonesia dalam menghadirkan dan memberikan vaksin COV SARS-2 kepada masyarakat. Namun tentunya IDI juga berharap, sebelumnya pemerintah memberikan kepastian akan keamanan vaksin, kemanfaatannya, hingga jaminan halal pada vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Baik itu vaksin COVID-19 yang didatangkan dari luar negeri atau vaksin Merah-Putih yang diproduksi di Tanah Air dan rencananya baru tahun depan akan diluncurkan. Jika adanya jaminan dari pemerintah dan telah adanya pembekalan kepada tenaga medis yang nantinya bertugas memberikan vaksinasi, maka bisa dipastikan masyarakat akan datang secara sukarela untuk diberikan vaksin COVID-19.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *