Pemkot Dorong Perluasan QRIS
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen memperluas ekosistem digital di tengah masyarakat. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) kini gencar mengampanyekan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara masif. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat perputaran uang dan memperkuat fundamental ekonomi daerah secara digital.
Pemerintah, kata Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, memandang digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan. Melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Penggunaan QRIS menjadi instrumen utama untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih aman, cepat, dan transparan. Langkah ini sekaligus mendukung visi Balikpapan sebagai kota pintar yang modern dan inklusif.
“Kami terus memperluas jangkauan digitalisasi QRIS kepada seluruh lapisan masyarakat. Langkah strategis ini sejalan dengan komitmen kami dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” ujarnya, Sabtu (18/04).
Idham menginginkan agar teknologi ini menyentuh seluruh lapisan aktivitas ekonomi, mulai dari pusat perbelanjaan hingga pedagang kecil. Digitalisasi harus menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perekonomian Kota Beriman. Ia menyebut pemanfaatan QRIS memiliki potensi yang jauh lebih luas dari sekadar alat bayar pajak. “Selama ini masyarakat memang sudah akrab menggunakan QRIS. Tapi masih sebatas melunasi kewajiban daerah. Kami ingin warga juga pakai teknologi serupa dalam transaksi jual beli sehari-hari,” jelasnya.
Untuk itu, lanjut Idham, BPPDRD kini menggandeng perbankan dan penyedia jasa pembayaran untuk menyediakan infrastruktur digital di pasar-pasar tradisional. Petugas di lapangan aktif mendampingi para pelaku UMKM untuk membuat kode QR yang sah dan aman. Hal ini memberikan kepastian bagi pedagang setiap rupiah yang masuk tercatat dengan akurat.
Idham menjelaskan semakin tinggi tingkat transaksi digital, semakin kuat pula profil ekonomi kota di mata investor. Data transaksi yang terekam secara digital menjadi indikator valid mengenai daya beli masyarakat yang sebenarnya. Informasi ini sangat berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih presisi.
“Sistem non-tunai memberikan perlindungan bagi konsumen dari risiko uang palsu dan peredaran uang lusuh. Ini jelas daya tarik utama bagi generasi muda dan pelaku bisnis modern. Digitalisasi adalah kunci masa depan ekonomi kita,” pungkasnya. (ibn)
