DPRD Minta PTMB Perbaiki Pola Komunikasi
Balikpapan – Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) sebagai penyedia layanan air bersih segera memperbaiki pola komunikasi publik. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak lagi merasa terabaikan saat terjadi gangguan distribusi air. Pihak legislatif menilai transparansi informasi menjadi kunci utama pelayanan prima.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menilai PTMB wajib menyampaikan informasi terkait pemeliharaan jaringan, perbaikan pipa, hingga potensi gangguan secara jelas. Ketepatan waktu penyampaian pesan melalui berbagai kanal media menjadi poin yang tidak bisa ditawar.
Karena selama ini, DPRD mendapatkan banyak keluhan warga soal informasi PTMB. Sebagian besar keluhan tersebut berakar dari ketidaktahuan warga mengenai jadwal penghentian aliran air. Kondisi ini sering kali memicu kekecewaan karena warga tidak sempat melakukan persiapan atau menampung air.
“Kadang-kadang masyarakat tidak tahu, tiba-tiba air mati. Ini yang menjadi keluhan utama. Harusnya ada pemberitahuan jauh-jauh hari,” ujarnya, Senin (20/04).
Fauzi mengatakan komunikasi yang responsif merupakan bentuk tanggung jawab moral perusahaan kepada pelanggan. Ia menginginkan PTMB lebih proaktif dalam memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial. Menurutnya, pesan singkat atau pengumuman digital harus sampai ke tangan warga sebelum teknisi turun ke lapangan.
Ia menambahkan, ketidakpastian distribusi air sangat mengganggu aktivitas rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Tanpa informasi yang akurat, warga merasa dipermainkan oleh penyedia jasa. Oleh karena itu, DPRD meminta PTMB segera memperbarui sistem pusat informasi mereka agar lebih interaktif dan mudah diakses.
“Kami ingin PTMB lebih terbuka. Jika ada kendala teknis di lapangan, sampaikan secara jujur. Jangan biarkan warga berspekulasi tanpa kejelasan kapan air akan mengalir kembali,” lanjutnya.
Menurut Fauzi DPRD juga mendorong PTMB untuk mempercepat respons penanganan kebocoran pipa di lapangan. Sinergi antara tim teknis dan tim humas harus berjalan beriringan. Harapannya, setiap perbaikan teknis langsung diikuti dengan pembaruan status kepada publik secara real-time.
“Kami akan terus mengawal persoalan air bersih ini hingga tuntas. Sudah ada rencana memanggil jajaran PTMB dalam waktu dekat. Kami ingin ada evaluasi kinerja layanan publik tersebut. Ini bagian dari fungsi pengawasan dewan,” tambahnya. (sus)
