Pemkot Balikpapan Perkuat Pengawasan Pasokan dan Harga Pangan Lewat Sinergi OPD
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat pengawasan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok melalui peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Salah satu langkah yang dilakukan dengan menempatkan Dinas Perdagangan (Disdag) bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) dalam satu kawasan perkantoran.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi mengenai kondisi pasokan pangan, perkembangan harga komoditas, hingga langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga di pasaran.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, mengatakan koordinasi antara kedua instansi memiliki keterkaitan erat dalam menjaga kebutuhan pangan masyarakat. Sebab, pengendalian pangan membutuhkan penanganan dari sisi produksi hingga distribusi dan perdagangan.
“Kalau berbicara pangan, ada keterkaitan antara hulu dan hilir. Urusan hulunya ditangani teman-teman Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan hilirnya langsung dikendalikan Dinas Perdagangan,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Menurut Haemusri, DKP3 memiliki peran dalam urusan produksi dan ketersediaan pangan. Sementara Disdag menangani aspek perdagangan, termasuk pemantauan harga komoditas di pasar serta pelaksanaan kegiatan pasar murah.
Kedua fungsi tersebut membutuhkan data yang saling terhubung. Perubahan produksi maupun pasokan dapat berdampak terhadap harga komoditas di tingkat pedagang hingga konsumen.
Karena itu, keberadaan kedua OPD dalam satu gedung di Gedung Gabungan Dinas, Jalan Marsma R Iswahyudi, Gunung Bahagia, diharapkan mempermudah koordinasi ketika ditemukan perubahan harga maupun persoalan distribusi bahan pokok.
“Kalau mau berkoordinasi, cukup datang ke kantor gabungan dinas. Di situ juga ada Dinas Ketahanan Pangan, jadi kami tidak perlu lagi berkomunikasi dari tempat yang berjauhan,” katanya.
Selain memperkuat koordinasi internal, keterpaduan tersebut juga diharapkan mendukung komunikasi dengan pihak eksternal, seperti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Haemusri menjelaskan, data pemantauan harga yang dikumpulkan Disdag menjadi salah satu bahan penting untuk melihat perkembangan inflasi. Informasi tersebut juga dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun neraca pangan serta menentukan langkah pengendalian harga.
Di sisi lain, ia memastikan perpindahan kantor Disdag dari Jalan Laksamana RE Martadinata, kawasan Telagasari, ke Gedung Gabungan Dinas tidak mengubah pelayanan kepada masyarakat.
Pelayanan perdagangan, sarana perdagangan, UMKM, hingga informasi harga kebutuhan pokok dan perkembangan inflasi daerah tetap berjalan seperti sebelumnya.
“Perpindahan ini tidak mengubah pelayanan yang kami berikan. Hanya lokasinya saja yang berubah,” jelasnya.
Haemusri berharap, sinergi Disdag dan DKP3 semakin memperkuat pengawasan pangan di Balikpapan. Dengan koordinasi yang lebih mudah, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons lebih cepat setiap perkembangan pasokan dan harga bahan pokok sehingga stabilitas pangan tetap terjaga.
(Adv Diskominfo Balikpapan)
