BANANTARA Integrasikan Transaksi Event, Pemkot Balikpapan Perkuat Pengawasan Pajak Daerah

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mendorong perubahan sistem pengawasan pajak dari penyelenggaraan event melalui digitalisasi transaksi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi dalam kegiatan hiburan, kuliner, hingga olahraga dapat tercatat dan terpantau secara transparan.

Melalui inovasi BANANTARA (Balikpapan Akselerasikan Penerimaan, Integrasi, dan Optimalisasi Pendapatan Daerah), Pemkot Balikpapan berupaya mengintegrasikan pembayaran digital dengan sistem pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan penyelenggaraan event memiliki potensi ekonomi yang besar. Selain menggerakkan sektor usaha dan UMKM, berbagai kegiatan tersebut juga menjadi sumber penerimaan daerah melalui Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan, makanan dan minuman, serta retribusi parkir.

“Balikpapan memiliki potensi ekonomi yang besar dari penyelenggaraan berbagai event. Selain menggerakkan sektor riil dan aktivitas UMKM, kegiatan tersebut juga memiliki potensi penerimaan daerah melalui pajak hiburan, makanan dan minuman, serta retribusi parkir,” ujarnya, Senin (16/11/2026).

Menurut Irfan, selama ini pengawasan transaksi dalam penyelenggaraan event masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya karena pemantauan dan pencocokan transaksi masih banyak mengandalkan pengawasan manual petugas.

Padahal, dalam satu kegiatan bisa terdapat banyak pelaku usaha dengan frekuensi transaksi tinggi dalam waktu relatif singkat. Kondisi tersebut membutuhkan sistem pencatatan yang mampu memberikan gambaran lebih akurat mengenai omzet dan kewajiban pajak.

Belum terintegrasinya data penjualan tiket, transaksi makanan dan minuman, hingga pembayaran parkir juga berpotensi menimbulkan selisih antara transaksi sebenarnya dan omzet yang dilaporkan.

Melalui BANANTARA yang dikembangkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Pemkot Balikpapan memanfaatkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan mekanisme split payment atau pemisahan pembayaran otomatis.

“Dengan sistem ini, pemisahan kewajiban pajak dan penerimaan pelaku usaha dapat dilakukan secara otomatis sesuai mekanisme yang disepakati. Sehingga pelaku usaha tidak perlu lagi melakukan penghitungan dan pemisahan secara manual,” jelasnya.

Penerapan sistem tersebut diharapkan memudahkan pemerintah memperoleh data transaksi sekaligus memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, pelaku usaha juga memperoleh kemudahan karena proses administrasi pembayaran menjadi lebih praktis.

Sebagai tahap awal, BANANTARA akan diuji coba melalui kegiatan Musik Sunset pada 22 November 2026. Kegiatan tersebut menjadi proyek percontohan untuk menguji integrasi pembayaran digital dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

“Musik Sunset menjadi langkah awal untuk menguji penerapan BANANTARA. Dari kegiatan ini, kami ingin melihat bagaimana sistem pembayaran digital dapat terintegrasi dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah,” katanya.

Pemkot Balikpapan berharap BANANTARA dapat menjadi instrumen penguatan pengawasan penerimaan daerah, sekaligus menekan potensi kebocoran pajak dari aktivitas ekonomi penyelenggaraan event.

Dengan pencatatan transaksi yang lebih transparan dan terintegrasi, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berjalan seiring dengan kemudahan pelayanan bagi pelaku usaha.

(ADV Diskominfo Balikpapan)