Kerjasama Media Masuk Daftar Efisiensi 2026
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan melakukan pengetatan anggaran di seluruh sektor pemerintahan. Hal itu sebagai langkah penyesuaian atas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Beberapa kegiatan yang dinilai tidak mendesak seperti seremonial dan pemberian insentif bagi wartawan masuk dalam daftar efisiensi tahun anggaran 2026.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan kebijakan ini merupakan langkah realistis agar keuangan daerah tetap terkendali di tengah tekanan fiskal nasional. Meski terjadi penyesuaian, ia memastikan program prioritas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik tidak akan tersentuh pemangkasan.
“Kita memang harus menyesuaikan diri dengan kondisi anggaran nasional. Untuk sementara, fokus kita tetap pada kepentingan masyarakat. Terutama sektor sosial, pendidikan dan kesehatan,” ujarnya, Rabu (12/11).
Rahmad menilai, langkah pengetatan tersebut bukan bentuk pengurangan kinerja, melainkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih bijak. Pemkot ingin memastikan setiap rupiah dari APBD terserap tepat sasaran dan berdampak langsung bagi warga.
“Kami tidak ingin ada belanja yang hanya seremonial. Semua anggaran harus memberi manfaat nyata untuk publik. Kalau kegiatan bisa ditunda tanpa mengganggu pelayanan akan kita tunda,” jelasnya.
Menurut Rahmad, penyesuaian DBH dari pusat menjadi tantangan bagi banyak daerah di Indonesia, termasuk Balikpapan. Karena itu, pemerintah kota memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah untuk melakukan prioritas ulang terhadap program dan kegiatan. Setiap OPD diminta menyusun rencana efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan dasar.
Langkah efisiensi ini juga akan berdampak pada berbagai kegiatan non-prioritas yang sebelumnya rutin dilakukan. Seperti pemberian insentif media, penghargaan seremonial hingga event promosi daerah. Namun, Rahmad memastikan hubungan dengan insan pers dan mitra daerah tetap terjaga melalui komunikasi dan kolaborasi.
“Kami sangat menghargai peran media. Hanya saja, saat ini kita harus realistis dengan kondisi fiskal. Kami tetap terbuka untuk bekerja sama dalam penyebaran informasi publik,” ungkapnya.
Rahmad menambahkan tahun depan akan menjadi masa penuh tantangan bagi keuangan daerah. Namun pemerintah tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan pelayanan publik. “Kita tetap harus optimistis. Tekanan fiskal tidak boleh mengurangi semangat kita untuk membangun. Yang penting, anggaran yang terbatas bisa digunakan seefektif mungkin untuk masyarakat,” pungkasnya. (man)
