BPBD Aktif Sosialisasikan Titik Rawan Bencana
Balikpapan – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan terlibat aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) RT dan kelurahan untuk menyosialisasikan wilayah-wilayah yang masuk kategori titik rawan bencana. Kegiatan ini pemerintah dorong agar masyarakat memiliki kesiapsiagaan lebih baik menghadapi potensi ancaman bencana terutama saat musim hujan.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Balikpapan, Arsulul Chairi mengatakan pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan masyarakat memahami risiko di sekitar permukiman mereka. Karenanya informasi mengenai titik rawan bencana harus tersampaikan secara merata hingga tingkat RT.
“Kami menyampaikan data, peta, dan penjelasan mengenai titik rawan bencana di setiap kelurahan. Masyarakat harus mengetahui risiko lingkungan agar mereka bisa mengambil langkah perlindungan sejak dini,” ujarnya, Jumat (21/11).
Arsulul menjelaskan BPBD sudah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami banjir, tanah longsor dan angin kencang. Sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan kondisi geografis, riwayat kejadian bencana hingga rekomendasi tindakan darurat. Pemerintah juga menekankan pentingnya kerja sama antar warga. Apalagi kesiapsiagaan tidak bisa hanya mengandalkan BPBD.
“Kami menyampaikan kondisi setiap lokasi secara detail. Kami ingin warga memahami pola ancaman bencana, bukan sekadar menerima imbauan. Dengan begitu, mereka bisa lebih siap ketika situasi darurat terjadi,” jelasnya.
Menurut Arsulul, BPBD juga meminta setiap ketua RT memperbarui data lingkungan. Termasuk drainase, kondisi rumah warga, serta kepadatan bangunan. Pemerintah menilai data tersebut sangat penting untuk analisis risiko dan penentuan prioritas penanganan.
“Kami mendorong ketua RT mengirimkan data lapangan secara rutin. Data itu membantu kami menentukan titik-titik yang membutuhkan intervensi lebih cepat Kami ingin sistem informasi bencana di setiap kelurahan berjalan aktif,” lanjutnya.
Selain sosialisasi titik rawan bencana, lanjut Arsulul, BPBD juga mengkoordinasikan langkah mitigasi bersama lurah dan perangkat wilayah. Pemerintah mengajak kelurahan memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui grup informasi, pengeras suara lingkungan hingga papan peringatan bencana.
“Kami mengajak masyarakat untuk saling membantu dan menjaga lingkungan. Pengurangan risiko bencana bukan pekerjaan satu instansi saja tapi tanggung jawab bersama. Ini jelas membutuhkan kesadaran bersama,” tambahnya. (ibn)
