Awasi LPG Melon, DPRD Usul Gandeng Aparat
Balikpapan – Komisi I DPRD Kota Balikpapan terus berupaya memutus rantai penyalahgunaan LPG melon (subsidi) 3 kilogram. Legislatif mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk membangun koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fungsi penindakan terhadap oknum yang mempermainkan distribusi gas melon di pasaran.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, mengatakan LPG 3 kilogram merupakan barang dalam pengawasan negara. Hak masyarakat berpendapatan rendah seringkali hilang akibat ulah spekulan yang mencari keuntungan pribadi secara ilegal. Oleh karena itu, keterlibatan kepolisian dan instansi terkait menjadi kunci utama dalam menjaga keadilan distribusi.
“Kami mendorong pemerintah segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Kita jelas perlu memperkuat penindakan jika menemukan pelanggaran di lapangan. Namanya subsidi harus diawasi dan tepat sasaran,” ujarnya, Jumat (06/03).
Iwan menjelaskan pengawasan administratif saja tidak cukup untuk memberikan efek jera. Penyelewengan distribusi, mulai dari pengoplosan hingga penjualan di atas harga wajar, merupakan tindakan yang mencederai aturan hukum. Penegakan hukum yang konsisten akan memastikan barang bersubsidi benar-benar sampai ke tangan warga yang berhak.
Ia juga mengingatkan distribusi dan penjualan gas subsidi harus berjalan secara transparan dan tepat sasaran. Komisi I tidak ingin melihat adanya penyalahgunaan wewenang di tingkat pangkalan maupun agen. Kehadiran aparat penegak hukum akan memberikan tekanan bagi para pelaku usaha untuk mematuhi regulasi yang berlaku tanpa kecuali.
“LPG subsidi ini milik masyarakat miskin. Penjualannya tidak boleh menjadi ajang cari untung sepihak yang menyengsarakan warga kecil. Tapi di lapangan ya warga kita sulit dapat LPG melon. Mereka sampai antre panjang,” jelasnya.
DPRD, tambah Iwan, sudah meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian setempat meningkatkan frekuensi patrol. Khususnya di titik-titik rawan penyelewengan. Sinergi antara pembuat kebijakan dan penegak hukum diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang bersih dan jujur.
“Kita perlukan upaya bersama menyikapi LPG melon. Ini menjadi komitmen parlemen dalam melindungi stabilitas ekonomi masyarakat kota minyak. Kan ini sudah berlangsung lama dan belum juga terselesaikan,” tambahnya. (man)
