BPPDRD Ingatkan Titipan Pajak Restoran
Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan memberikan edukasi penting mengenai kedudukan pajak restoran di mata hukum. Otoritas pajak daerah ini menegaskan bahwa pajak sebesar 10 persen tersebut merupakan hak pemerintah daerah yang berasal dari kantong konsumen. Penegasan ini bertujuan meluruskan persepsi para pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan mereka.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari, menyoroti mekanisme pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang berlaku saat ini. Ia menjelaskan posisi pelaku usaha hanyalah sebagai perantara atau pemungut pajak dari pembeli. Setiap struk pembayaran yang menyertakan komponen pajak menjadi bukti titipan dana masyarakat untuk pembangunan kota.
“Pajak restoran ini sejatinya masyarakat yang membayar melalui pelaku usaha. Dana tersebut harus segera mengalir ke kas pemerintah daerah tanpa hambatan,” ujarnya, Senin (13/04).
Idham menekankan pelaku usaha tidak memiliki hak atas dana tambahan 10 persen tersebut dalam laporan keuangan internal mereka. Dana pajak tersebut terpisah dari omzet atau keuntungan bersih perusahaan. BPPDRD meminta para pengusaha restoran di Balikpapan untuk menjaga amanah titipan masyarakat ini dengan penuh tanggung jawab.
Langkah ini menjadi krusial karena pajak merupakan instrumen utama dalam membiayai fasilitas publik yang dinikmati warga. Idham mengingatkan setiap rupiah yang tertahan di tangan pelaku usaha menghambat proses pembangunan infrastruktur kota. Oleh karena itu, penyetoran tepat waktu menjadi indikator utama integritas sebuah bisnis.
“Ini bukan uang pelaku usaha, tapi titipan dari masyarakat yang harus disampaikan ke daerah. Kami meminta kesadaran penuh dari seluruh pengelola restoran,” lanjutnya.
Menurut Idham pihaknya kini terus memperketat pengawasan terhadap kepatuhan penyetoran PBJT di seluruh sudut Kota Balikpapan. Tim pemeriksa pajak secara rutin memantau kesesuaian antara jumlah transaksi dengan besaran pajak yang masuk ke kas daerah. Sistem pelaporan digital juga terus mengalami penguatan untuk menutup celah penyalahgunaan dana titipan tersebut. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam memperhatikan struk belanja mereka saat makan di restoran.
“Kami ingin konsumen minta struk pembayaran. Itu sangat membantu pemantauan potensi pajak yang ada. Masyarakat memiliki peran besar dalam mengawal agar uang yang mereka bayarkan sampai ke tangan pemerintah,” tambahnya. (san)
