DP3AKB Perkuat Perlindungan Anak Berbasis Komunitas
Balikpapan – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan memperluas jejaring perlindungan anak berbasis komunitas. Langkah tersebut untuk memastikan kasus kekerasan dapat terdeteksi lebih cepat. Pemerintah menggandeng ketua RT, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, hingga kader Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam sistem pelaporan di lingkungan warga.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose menjelaskan pembentukan jejaring ini bertujuan memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengenali, merespons, dan melaporkan potensi kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Ia menginginkan kolaborasi berbasis komunitas mampu mempercepat intervensi sebelum dampak psikologis melebar.
“Kami membangun sistem yang membuat warga tidak ragu bertindak. Semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang kami mencegah dampak psikologis yang lebih berat pada anak,” ujarnya, Jumat (14/11).
Nursyamsiarni mengatakan jejaring berbasis komunitas tersebut akan bekerja sebagai penghubung layanan pemerintah. Ketika warga menemukan dugaan kekerasan, mereka dapat langsung menyampaikan laporan kepada kader PPA atau ketua RT untuk ditindaklanjuti. Sistem ini juga memudahkan DP3AKB menjangkau kasus yang sering tertutup di dalam rumah tangga.
“Kami menempatkan kader PPA sebagai pintu pertama bagi warga. Mereka memiliki tugas memberikan informasi awal, melakukan pendampingan dan memastikan laporan masuk ke layanan resmi,” jelasnya.
DP3AKB, lanjut Nursyamsiarni, mendorong seluruh elemen komunitas memahami indikator kekerasan fisik, psikis, maupun eksploitasi. Pemerintah menilai banyak kasus terlambat ditangani karena masyarakat merasa ragu atau takut salah menafsirkan situasi. Melalui jejaring ini, warga akan mendapatkan pedoman jelas untuk bertindak tanpa rasa khawatir.
“Kami memberikan pelatihan agar warga dapat mengenali perubahan perilaku anak, luka yang mencurigakan, atau tanda-tanda tekanan emosional. Ketika pemahaman meningkat, respons masyarakat juga akan semakin cepat,” tuturnya lagi.
Menurut Nursyamsiarni komunikasi aktif di setiap RT akan membangun budaya peduli. Pemerintah mengajak tokoh masyarakat dan tenaga pendidik mengedukasi warga melalui pertemuan rutin dan forum lingkungan. Pendekatan ini diharapkan menciptakan ekosistem sosial yang aman bagi anak-anak.
“Pencegahan adalah pekerjaan bersama. Kami ingin setiap lingkungan memiliki orang-orang yang mampu bertindak cepat, tidak hanya menunggu pemerintah. Kami harap setiap warga berani peduli dan tidak pasif,” pungkasnya. (man)
