DPRD Soroti Rangkap Jabatan PTMB
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan peringatan keras terkait struktur manajemen di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB). Munculnya dugaan praktik rangkap jabatan di tubuh perusahaan distribusi air bersih tersebut memicu kekhawatiran serius dari kalangan legislatif.
Wakil Ketua DPRD, Budiono Sastro Prawiro menilai kondisi ini bukan sekadar masalah administrasi. Rangkap jabatan dianggap menjadi batu sandungan yang menghambat akselerasi kinerja perusahaan. Jika dibiarkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Balikpapan bakal terus merosot.
Apalagi selama ini, DPRD terus menyoroti urgensi profesionalisme dalam tubuh PTMB. Ia menyebut beban kerja di perusahaan pelat merah tersebut sudah sangat besar. Pihak manajemen membutuhkan konsentrasi penuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan air bersih yang selama ini dikeluhkan warga.
“Kalau ada rangkap jabatan, tentu fokus kerja bisa terbagi. Ini berpotensi mempengaruhi kinerja. Kan PTMB sudah banyak kendala di lapangan. Pihak kami tentu mereka bisa fokus hadapi target besar,” ujarnya, Selasa (07/04).
Budiono menjelaskan dualisme peran dalam organisasi seringkali melahirkan ketidakefektifan. Pengambilan keputusan strategis terancam berjalan lambat karena tumpang tindih kewenangan. Padahal, PTMB memikul tanggung jawab besar untuk mengejar target cakupan layanan dan perbaikan infrastruktur pipa yang sudah menua.
Kritik ini muncul seiring dengan banyaknya tuntutan warga terkait distribusi air yang belum merata. DPRD menekankan bahwa tata kelola organisasi yang bersih dan fokus menjadi syarat mutlak. Profesionalisme staf dan jajaran direksi tidak boleh terbagi dengan kepentingan atau jabatan di instansi lain.
“Masyarakat menuntut aksi nyata dan perbaikan layanan. Hal itu hanya bisa tercapai jika pengelola PTMB bekerja secara fokus dan tidak terdistraksi oleh tanggung jawab di tempat lain. Ini yang penting dan jadi fokus pihak PTMB,” jelasnya.
Budiono berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap posisi di PTMB terisi oleh personel yang berdedikasi penuh. Penataan ulang struktur organisasi dianggap menjadi solusi mendesak agar tidak ada lagi celah bagi penurunan kualitas pelayanan publik. (man)
