OPD Balikpapan Wajib Gunakan KKPD
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memulai langkah perbaikan tata kelola keuangan. Mereka kini menetapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam setiap transaksi belanja daerah.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, siap mengawal implementasi sistem baru ini. Ia menilai penggunaan KKPD akan mengubah wajah birokrasi menjadi lebih modern. Sistem ini meminimalkan penggunaan uang tunai dalam kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari.
“Kami mewajibkan setiap OPD untuk mengoptimalkan penggunaan kartu kredit sebagai alat transaksi resmi. Langkah ini kami ambil agar seluruh proses belanja daerah menjadi jauh lebih akuntabel,” ujarnya, Sabtu (18/04).
Menurut Idham, penggunaan kartu kredit daerah memberikan keuntungan besar dalam hal pengawasan. Setiap sen yang keluar tercatat secara digital dan otomatis dalam sistem perbankan. Hal ini memudahkan tim audit untuk memantau aliran dana secara real-time dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Kebijakan ini juga mempercepat proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat mendesak. OPD tidak lagi perlu menunggu proses pencairan uang muka yang terkadang memakan waktu lama. Kecepatan transaksi ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Balikpapan.
“Efisiensi adalah kunci dalam pengelolaan keuangan daerah yang cerdas. Dengan KKPD, proses administrasi belanja menjadi lebih ringkas dan tetap berada dalam koridor hukum yang ketat. Ini bagian perbaikan tata Kelola keuangan daerah,” lanjutnya.
Menurut Idham kebijakan ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat mengenai digitalisasi transaksi pemerintah. Pemkot Balikpapan ingin menjadi pionir dalam penerapan tata kelola keuangan yang bersih dan efektif. Ia mendorong para bendahara di setiap OPD untuk segera beradaptasi dengan teknologi pembayaran ini.
Selain transparansi, tambahnya, penggunaan kartu kredit ini juga membantu pemerintah daerah dalam mengelola arus kas. Pemerintah dapat mengatur jadwal pembayaran tagihan dengan lebih fleksibel tanpa mengganggu ketersediaan dana di kas daerah. Inovasi ini sekaligus memperkuat kerja sama antara Pemkot Balikpapan dengan lembaga perbankan. (ibn)
