Pacu Skor KLA, Pemkot Siapkan Strategi
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mengakselerasi upaya menjadikan kota ini sebagai lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyusun strategi yang terukur dan melibatkan berbagai elemen masyarakat demi mencapai target peningkatan skor Kota Layak Anak (KLA) pada penilaian nasional.
“Kami tidak hanya berfokus pada angka penilaian, tapi juga pada dampak nyata di lapangan. Setiap program harus menyentuh langsung kebutuhan anak-anak, mulai dari pendidikan hingga ruang bermain,” ujar, Selasa (10/06).
Bagus memastikan pemerintah tidak sekadar meluncurkan program seremonial, melainkan menggerakkan perubahan budaya di seluruh lini pelayanan publik. Pemerintah mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjadikan prinsip ramah anak sebagai bagian dari pola kerja dan pengambilan keputusan.
“Komitmen kami jelas: Kota ini harus menjadi rumah yang aman dan membahagiakan bagi anak-anak. Budaya kerja di OPD harus mencerminkan semangat itu setiap hari,” jelasnya.
Menurut Bagus, pihaknya terus menjalankan langkah konkret. Yakni dengan mengintegrasikan program ramah anak ke dalam lima klaster utama. Mulai dari pendidikan dasar, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, taman kota dan ruang terbuka hijau. Setiap klaster memiliki indikator penilaian yang dirancang untuk mendorong keberpihakan terhadap hak dan kebutuhan anak.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan inisiatif “Satu Taman, Satu Kecamatan” yang bertujuan menyediakan ruang terbuka hijau ramah anak di seluruh kecamatan di Balikpapan. Ruang ini akan berfungsi sebagai tempat bermain yang aman, lokasi berkumpul keluarga, sekaligus menjadi destinasi edukatif dan rekreasi yang mudah dijangkau masyarakat.
“Kami ingin anak-anak memiliki tempat untuk tumbuh dan belajar di luar ruang kelas. Taman bukan sekadar tempat bermain, tapi ruang pembelajaran sosial dan emosional. Tinggal lagi realisasi di lapangan. Makanya kita usahakan di tiap kecamatan,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, tambah Bagus, pemerintah melibatkan sekolah, masyarakat, dan tokoh lokal agar ruang-ruang tersebut benar-benar hidup dan berdaya guna. Pemerintah juga mengarahkan fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan tempat ibadah untuk menyediakan layanan ramah anak yang memenuhi standar nasional.
“Kami ingin dukungan lintas sektor. Ini bentuk keseriusan kita membangun kota yang responsif terhadap suara dan kebutuhan anak. Makanya perlu menggandeng lembaga swadaya masyarakat, komunitas pemerhati anak dan dunia usaha,” tambahnya. (man)
