Pemkot Benahi Integrasi Layanan Lintas Sektor
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat langkah transformasi digital untuk memastikan seluruh layanan publik terhubung dalam satu ekosistem data. Upaya ini dilakukan karena beberapa layanan lintas sektor hingga kini belum terintegrasi secara optimal. Pemerintah menilai kondisi itu terjadi akibat kesenjangan infrastruktur digital, duplikasi aplikasi dan pengelolaan data yang belum tersinkronisasi secara menyeluruh.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan percepatan integrasi layanan menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas pelayanan publik semakin efektif dan efisien. Ia menilai sistem layanan yang berjalan terpisah membuat masyarakat menerima pelayanan yang tidak konsisten.
“Kami melihat masih ada layanan lintas sektor yang belum terhubung. Kondisi ini terjadi karena infrastruktur digital belum merata dan aplikasi banyak yang berjalan sendiri-sendiri. Kami harus memperbaikinya,” ujarnya, Rabu (19/11).
Muhaimin menjelaskan, pemerintah tidak bisa lagi membiarkan setiap instansi berjalan dengan sistem masing-masing. Jika hal itu dibiarkan, pelayanan publik akan melambat, data tidak akurat dan proses koordinasi semakin sulit. “Kami ingin semua layanan terintegrasi. Kami membutuhkan satu sistem yang mampu menyatukan alur data dan proses pelayanan,” jelasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjalankan serangkaian pembenahan transformasi digital. DPMPTSP menjadi leading sector karena instansi ini mengelola Mall Pelayanan Publik (MPP) serta berbagai layanan perizinan berbasis elektronik.
Menurut Muhaimin, DPMPTSP mulai memetakan aplikasi yang tumpang tindih dan mengidentifikasi celah koordinasi antar instansi. Pembenahan dilakukan dengan memperkuat infrastruktur digital, memperbaiki integrasi sistem serta mendorong penggunaan satu data dalam setiap layanan publik.
“Kami menjalankan pembaruan agar semua layanan dapat terhubung secara otomatis. Masyarakat berhak menerima pelayanan yang cepat dan tidak berbelit. Makanya harus ada pembenahan layanan antar OPD,” tuturnya lagi.
Muhaimin menambahkan integrasi layanan bukan hanya urusan teknologi tapi juga komitmen seluruh instansi untuk membuka diri terhadap perubahan. Ia meminta setiap perangkat daerah menjalankan koordinasi aktif serta menyesuaikan sistem internal agar integrasi berjalan mulus.
“Teknologi hanya alat. Yang lebih penting adalah komitmen setiap instansi untuk bekerja bersama. Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri,” tambahnya. (ibn)
