Pemkot Perketat Pengawasan Dapur MBG
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan dapur dan distribusi dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan bagi para pelajar setelah sejumlah daerah lain sempat menghadapi kasus keracunan akibat persoalan kontrol mutu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin mengatakan penguatan sisi operasional teknis menjadi fokus utama pemerintah. Ia menilai pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses memasak, penyimpanan bahan pangan hingga pendistribusian makanan ke sekolah-sekolah.
“Kami tidak ingin ada kejadian serupa di Balikpapan. Karena itu, kami memperkuat semua tahapan mulai dari kesiapan dapur, standar kebersihan, hingga kualitas bahan pangan yang digunakan,” ujarnya, Selasa (11/11).
Muhaimin menjelaskan, sebagian besar proses memasak makanan untuk program MBG berlangsung pada malam hari agar makanan bisa langsung dikirim ke sekolah keesokan paginya. Maka ia meminta petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) melakukan pemantauan langsung pada waktu tersebut untuk memastikan standar higienitas tetap terpenuhi.
“Kami minta tenaga kesehatan dari puskesmas melakukan pengecekan langsung di dapur penyedia. Tantangannya, mereka juga harus melayani masyarakat pada pagi hari, jadi perlu penyesuaian jadwal kerja,” jelasnya.
Pemkot Balikpapan, menurut Muhaimin, berupaya mencari solusi agar pengawasan tetap berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik di fasilitas kesehatan. Selain aspek kebersihan dapur, Pemkot juga menyoroti pentingnya manajemen distribusi makanan. Pemerintah ingin memastikan makanan yang dikirim ke sekolah tetap dalam kondisi layak konsumsi meski jarak distribusi cukup jauh.
“Distribusi harus tepat waktu dan menggunakan sarana yang memadai agar makanan tetap segar dan aman dikonsumsi siswa. Kami ingin program ini tidak hanya memberi manfaat gizi, tetapi juga menjadi contoh praktik keamanan pangan yang baik di lingkungan sekolah,” tuturnya.
Muhaimin menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan pelaku usaha katering lokal. Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kasus keracunan.
“Keamanan dan kesehatan siswa tentu menjadi prioritas utama dalam program MBG. Makanya kami juga terus meningkatkan pelatihan bagi petugas dapur dan penyedia makanan. Jadi mereka harus paham standar kebersihan dan pengolahan pangan sehat,” tambahnya. (man)
