Pemkot Perkuat Strategi Menuju KLA Paripurna
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus mengembangkan strategi perlindungan menyeluruh. Hal ini sebagai upaya menembus tingkatan KLA tertinggi, yakni kategori Pparipurna. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Heria Prisni, mengungkapkan syarat utama predikat paripurna ada zero accident kasus kekerasan terhadap anak.
“Target Paripurna itu sangat ketat. Kami harus bisa menekan angka kekerasan anak hingga nol. Ini bukan sekadar catatan administrasi. Tapi menyangkut kondisi sosial nyata di lapangan yang masih menjadi tantangan,” ujarnya, Senin (07/07).
Heria mengatakan tingginya mobilitas penduduk menjadi salah satu faktor penyebab potensi kasus kekerasan. DP3AKB mencatat perubahan struktur masyarakat akibat urbanisasi turut meningkatkan kompleksitas pengawasan terhadap perlindungan anak. Namun, pemerintah terus berupaya memperkuat sistem pencegahan berbasis komunitas.
“Balikpapan terus tumbuh sebagai kota industri. Banyak pendatang masuk setiap tahun, membawa dinamika baru yang mempengaruhi pola interaksi sosial. Otomatis di sisi lain potensi kekerasan bisa timbul. Anak yang termasuk golongan rentan,” lanjutnya.
Untuk itu, lanjut Heria, pemerintah setempat juga menggencarkan program pelibatan anak dalam forum-forum aspiratif seperti Forum Anak Kota Balikpapan. Anak-anak mendapatkan ruang menyampaikan pendapat sekaligus edukasi berbagai hal. Seperti mengenali dan melaporkan kekerasan yang mungkin mereka alami atau saksikan.
“Tim kami turun ke masyarakat, menyosialisasikan hak-hak anak dan membentuk kelompok peduli anak di tingkat RT. Kami ingin deteksi dini berjalan efektif. Karena memang masih banyak korban yang tidak melapor karena takut atau malu,” tuturnya.
Menurut Heria pihaknya tetap menargetkan perbaikan berkelanjutan meskipun predikat paripurna nantinya belum tercapai. Yakni menggunakan kombinasi pendekatan edukatif, partisipatif dan pencegahan berbasis masyarakat. Pemkot Balikpapan memastikan perlindungan anak bukan proyek seremonial. Tapi menjadi fondasi pembangunan kota yang berkelanjutan.
“Maka kami juga fokus pada reformasi sistem pelaporan dan pemulihan korban. Pemerintah berupaya memastikan ada sistem yang menjamin kerahasiaan dan keamanan korban. Itu bentuk perlindungan pada anak-anak kita,” tambahnya.
Heria menambahkan pihaknya juga sudah menggandeng sektor swasta dalam sosialisasi perlindungan anak. Agar semua pihak turut konsisten melindungi anak-anak Balikpapan dari segala bentuk ancaman kekerasan. (man)
