Pemkot Siapkan Implementasi Raperda Kebangsaan
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengalihkan fokus pembangunan dari sektor fisik ke pembangunan karakter masyarakat. Langkah tersebut diwujudkan melalui rencana implementasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Saat ini payung hukum inisiatif DPRD tersebut tengah dalam proses pembahasan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan penguatan karakter bangsa menjadi prioritas baru Pemkot dalam menghadapi perubahan sosial dan pembangunan yang pesat. Terutama dengan posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Pembangunan Balikpapan tidak boleh hanya terlihat dari fisik kota yang maju, tapi juga dari masyarakatnya yang berkarakter kuat, nasionalis, dan menjunjung tinggi Pancasila,” ujarnya, Kamis (30/10).
Bagus menjelaskan, pemerintah mulai menyiapkan langkah konkret untuk mengimplementasikan Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah disahkan. Implementasi itu melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan hingga tokoh masyarakat. Mereka yang akan berperan aktif menjalankan program turunannya.
“Kami ingin agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya diajarkan di ruang kelas, tetapi juga dihidupkan dalam kegiatan masyarakat. Semua elemen akan kami libatkan agar pendidikan kebangsaan benar-benar menyentuh seluruh lapisan warga,” jelasnya.
Menurut Bagus, Balikpapan memiliki tantangan besar sebagai kota yang terus berkembang secara ekonomi dan demografis. Mobilitas penduduk yang tinggi serta heterogenitas sosial memerlukan fondasi kebangsaan yang kuat agar kehidupan bermasyarakat tetap harmonis. Apalagi kota ini sejak dulu berkarakter majemuk karena penduduknya berasal dari banyak daerah.
“Kota ini menjadi magnet bagi banyak pendatang. Kalau tidak dibekali dengan nilai kebangsaan, kita bisa kehilangan jati diri. Karena itu, pendidikan karakter harus menjadi pilar utama,” tuturnya lagi.
Raperda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, lanjut Bagus, akan menjadi payung hukum bagi seluruh kegiatan pembentukan karakter di Balikpapan. Baik di lembaga formal seperti sekolah, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. Pemkot juga berencana mendorong program penguatan nilai kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan pemuda, hingga pelibatan organisasi masyarakat sipil.
“Kami akan menyusun panduan implementasi agar semua pihak memiliki peran jelas. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi gerakan bersama seluruh warga kota,” tambahnya. (man)
