Trisno Dorong 50 Program Kepala Daerah Kutim Berbasis Data dan Hasil Terukur
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mendorong agar pelaksanaan 50 program Bupati dan Wakil Bupati hingga 2029 memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap program perlu didukung data serta strategi pelaksanaan yang memungkinkan pemerintah melihat hasil intervensi secara nyata.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim, Trisno, menyebut sebagian besar agenda kepala daerah memiliki keterkaitan dengan upaya menekan angka kemiskinan. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan program membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada kegiatan.
Menurut Trisno, data menjadi salah satu unsur penting untuk menentukan bentuk intervensi yang akan diberikan. Informasi mengenai kelompok sasaran harus tersedia secara terpadu sehingga program yang dijalankan antarsektor dapat saling mendukung.
Pendekatan tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan yang hendak ditangani. Setiap intervensi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Sebagian besar 50 program kepala daerah sampai 2029 memang bersinggungan dengan pengentasan kemiskinan. Karena itu, data yang digunakan harus jelas supaya intervensinya tidak salah arah,” kata Trisno.
Selain basis data, strategi pelaksanaan menjadi unsur berikutnya yang perlu diperhatikan. Pemerintah tidak cukup hanya menentukan program dan penerima manfaat, tetapi juga harus memilih metode yang sesuai dengan persoalan di lapangan.
Trisno menjelaskan, hasil dari setiap program perlu dapat diukur. Ukuran tersebut penting untuk mengetahui apakah langkah yang telah dilakukan menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal.
“Data yang terintegrasi harus didukung metodologi serta strategi yang tepat. Dengan begitu, output setiap program dapat diukur dan hasilnya bisa dievaluasi,” ujarnya.
Dengan pola tersebut, pelaksanaan 50 program hingga 2029 dapat dipantau berdasarkan proses sekaligus hasil. Pemerintah daerah memiliki dasar untuk menilai program yang berjalan dan melakukan penyesuaian apabila ditemukan bagian yang belum sesuai.
Keterhubungan antara data, strategi dan pengukuran hasil menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Kutai Timur. Terutama pada program yang berkaitan dengan kemiskinan, pemerintah perlu memastikan intervensi yang diberikan memiliki sasaran jelas serta menghasilkan manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat.(Adv/Kominfo/KK)
