Usulan Pemekaran 4 Desa Persiapan di Kutim, Digodok Tim Teknis

Sangatta (Kutai Timur) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim), Kamis (18/6), menggelar rapat koordinasi (Rakor), membahas usulan pemekaran 4 desa persiapan di wilayah Kutim. Keempat desa yang sedang diusulkan tersebut, yakni Desa Marta Jaya di Kecamatan Teluk Pandan, serta Desa Singa Karta, Sangatta Prima dan Teluk Rawa yang berada di Kecamatan Sangatta Utara. Bertempat di ruang Arau Kantor Bupati Kutim, rakor usulan pemekaran 4 desa persiapan ini dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra), Suko Buono dan dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan, Joko Suripto yang didampingi tim teknis pemekaran desa, Kabag Hukum Waloyo Heryawan, Camat Sangatta Utara Muhammad Basuni, Camat Teluk Pandan Amir, dan perwakilan sejumlah instasi teknis Kutim terkait. Seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapemas), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kutim.

Kabag Tata Pemerintahan, Joko Suripto selaku tim teknis pemerkaran keempat desa dalam pemaparannya menyebutkan jika proses usulan pemekaran keempat desa yang berada di dua kecamatan di Kutim ini, pada dasarnya tidak bermasalah dalam hal tapal batas wilayah. Hanya saja, masing-masing usulan desa pemekaran memang diakui masih ada sejumlah permasalahan, terutama dalam hal pemenuhan persyaratan administrasi usulan pemekaran.

“Seperti usulan desa persiapan pada Desa Marta Jaya yang merupakan pemekaran dari Desa Martadinata sebagai desa induk di Kecamatan Teluk Pandan. Yang menjadi kendala pada usulan pemekaran Marta Jaya ini adalah perbedaan data jumlah penduduk. Secara de facto atau pada kenyataannya, memang jumlah penduduk atau jiwa yang bermukim di Desa Martadinata sebagai desa induk, jumlahnya sangat banyak. Namun diakui jika sebagian penduduk yang bermukim di Desa Martadinata tersebut secara administrasi kependudukan dan catatan sipil, tercatat sebagai warga Kota Bontang. Terutama yang bermukin di Dusun Sidrap, wilayah Kutim yang berbatasan langsung dengan Bontang. Ketidak singkronan antara data dukcapil yang dimiliki Kecamatan Teluk Pandan dengan data jumlah jiwa yang dimiliki Disdukcapil Kutim tersebutlah yang menjadi kendala proses usulan pemekaran Desa Marta Jaya. Tetapi kami sudah meminta pihak Kecamatan Teluk Pandan untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kutim, untuk mencari solusi dari permasalahan kependudukan tersebut,” ujar Joko didampingi Kasi Pemerintahan, Sutrisno.

Sementara terkait usulan pemekaran tiga desa di Kecamatan Sangatta Utara, yakni Desa Singa Karta, Desa Sangatta Prima dan Desa Teluk Rawa, Sutrisno menambahkan jika melihat persyaratan administrasi, usulan ketiga desa pemekaran ini sebenarnya sudah terpenuhi. Namun jika mengacu pada persyaratan teknis, dari usulan ketiga desa pemekaran tersebut masih menyisakan kekurangan terkait verifikasi teknis. Sebab pihaknya belum bisa melakukan pengecekan di lapangan karena belum adanya lokasi pasti untuk pusat pemerintahan desa atau lokasi kantor desa.

“Mengapa verifikasi teknis untuk usulan tiga desa pemekaran di Kecamatan Sangatta Utara ini belum bisa kami proses, sebab belum adanya lokasi pasti untuk pusat pemerintahan atau lokasi kantor desa. Pasalnya, dengan adanya kepastian lokasi pusat pemerintahan akan menjadi penilaian akan kemudahan aksesbilitas pelayanan publik oleh masyarakat. Sehingga kami belum bisa melakukan verifikasi dan penilaian di lapangan karena belum ada kepastian lokasi pusat pemerintahan masing-masing desanya. Karena akan dinilai, apakah penetapan lokasi pusat pemerintahan desa nantinya akan memudahkan pemberian layanan dan akses publik kepada masyarakat oleh pemerintahan desa,” jelas Sutrisno.

Lebih jauh, Joko menyebutkan jika kedua tim pemekaran yang ada pada masing-masing kecamatan tersebut menargetkan untuk menyelesaikan kekurangan persyaratan pada usulan pemekaran masing-masing desa di wilayah mereka, pada pekan depan. Dirinya berharap, proses pemekaran keempat desa ini bisa berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti dan bisa segera diusulkan penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) pembentukan desa persiapannya, yang diusulkan melalui bagian hukum Setkab Kutim kepada tim Badan Perumusan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kutim, sebelum akhir tahun ini.

“Kami berharap setiap tim pemekaran di masing-masing kecamatan bisa bekerja maksimal menyelesaikan kekurangan persyaratan yang ada, dan kita targetkan pekan depan semua persyaratan bisa terpenuhi. Berharapnya sih, sebelum akhir tahun ini Raperda (Rancangan Peraturan Daerah, red) terkait usulan keempat desa pemekaran ini sudah bisa kita ajukan ke DPRD Kutim untuk dibahas di Bapemperda (Badan Perumusan Peraturan Daerah, red),” sebut Joko. (ibn)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *