Komisi III Ingatkan Proyek PSEL Jangan Bebani APBD
Balikpapan – Komisi III DPRD Kota Balikpapan memasang pagar pengaman bagi keuangan daerah dalam proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Pihak DPRD menegaskan komitmen mereka untuk membangun infrastruktur modern tanpa menguras pundi-pundi APBD kota.
Proyek besar ini memerlukan investasi yang sangat besar untuk pengadaan teknologi dan infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, dewan meminta Pemerintah Kota Balikpapan menyusun skema pembiayaan yang cerdas dan tidak memberatkan pos anggaran rutin daerah.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyatakan perlindungan terhadap keuangan daerah menjadi prioritas utama. Ia menginginkan agar alokasi dana publik tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kami mendukung penuh kehadiran PSEL, namun pembiayaannya tidak boleh membebani keuangan daerah secara berlebihan. Kita harus menjaga struktur APBD tetap sehat,” ujarnya, Selasa (21/04).
Yusri mendorong pemerintah pusat untuk memberikan intervensi nyata melalui bantuan pendanaan atau dana hibah. Mengingat PSEL merupakan proyek strategis yang sejalan dengan program nasional energi terbarukan, dukungan pusat menjadi kunci keberhasilan utama.
Wakil rakyat dari Golkar ini meyakini sinergi antara pusat dan daerah akan mempercepat realisasi proyek ini. Balikpapan kini memposisikan diri sebagai kota yang siap menerapkan teknologi hijau, namun membutuhkan payung pendanaan yang kuat dari pemerintah pusat.
“Pusat harus hadir memberikan dukungan konkret. Proyek ini bukan hanya untuk Balikpapan, tapi juga bagian dari komitmen Indonesia dalam transisi energi hijau,” tuturnya lagi.
Selain berharap pada pusat, lanjut Yusri, dewan juga membuka pintu bagi pendanaan dari sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan transfer teknologi dan modal tanpa harus menyedot anggaran daerah secara langsung di awal proyek.
Komisi III meminta tim anggaran pemerintah kota teliti dalam menghitung nilai investasi. Perhitungan yang matang akan mencegah timbulnya utang daerah di masa depan. Dewan tidak ingin proyek lingkungan ini justru meninggalkan beban finansial bagi generasi mendatang.
“Kita butuh solusi lingkungan yang berkelanjutan secara ekologi sekaligus aman secara finansial. Sinergi pusat dan daerah adalah jawabannya,” tambahnya. (san)
