BPPDRD Bangun Ekosistem Pajak Berkelanjutan
Balikpapan – Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan berkomitmen membangun ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan. Pemerintah meyakini kombinasi antara kebijakan keringanan dan peningkatan kualitas layanan mampu menciptakan hubungan yang lebih baik antara wajib pajak dan otoritas fiskal daerah.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham menyebut strategi tersebut menjadi kunci agar masyarakat dan pelaku usaha tidak hanya patuh. Tetapi juga merasa nyaman dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.
“Kami melihat bahwa pendekatan yang seimbang antara insentif dan layanan prima akan membentuk ekosistem perpajakan yang sehat dan berkelanjutan di Balikpapan,” ujarnya, Selasa (18/11).
Idham menjelaskan pemerintah kota terus menyiapkan kebijakan keringanan pajak secara terukur. Terutama pada sektor–sektor yang membutuhkan dukungan agar tetap bertahan dan berkembang. Ia menilai keringanan pajak bukan sekadar fasilitas tapi juga bentuk keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi masyarakat.
“Keringanan yang kami berikan harus berdampak langsung. Kami ingin pelaku usaha tetap bergerak meski menghadapi tekanan ekonomi,” jelasnya.
Kebijakan keringanan pajak, lanjut Idham, selalu dilakukan dengan analisis yang matang agar tidak mengganggu stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah memastikan setiap stimulus fiskal tetap berada dalam koridor regulasi dan perencanaan anggaran.
Selain keringanan, BPPDRD juga fokus meningkatkan kualitas layanan melalui sistem yang lebih mudah, cepat dan transparan. Berbagai inovasi layanan berbasis digital mulai diterapkan agar wajib pajak dapat mengakses informasi dan melakukan pembayaran tanpa hambatan.
“Kami meningkatkan standar layanan agar masyarakat tidak lagi melihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan kota,” lanjutnya.
Menurut Idham, pelayanan yang responsif akan berdampak langsung pada tingkat kepatuhan. Ia menyebutkansemakin banyak wajib pajak yang merasa dimudahkan, semakin tinggi pula potensi peningkatan penerimaan daerah. BPPDRD juga memperluas ruang dialog dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah ingin menciptakan lingkungan fiskal yang terbuka, di mana setiap kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak.
“Kami memastikan setiap kebijakan terbuka dan bisa dipahami. Jika masyarakat mengerti manfaatnya, maka kepatuhan akan meningkat secara alami,” tambahnya. (man)
