BPPDRD Gencarkan Edukasi Digitalisasi Pajak

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), pemkot tidak hanya mendorong digitalisasi sistem pajak dan retribusi.
h
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham mengatakan pihaknya terus aktif mengedukasi masyarakat agar semakin terbiasa memanfaatkan layanan digital tersebut. Di mana transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Ia menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami dan merasa nyaman menggunakan layanan berbasis digital.

“Digitalisasi ini tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologinya saja, tapi juga perlu dibarengi dengan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat semakin terbiasa memanfaatkan layanan ini,” ujarnya, Kamis (03/07).

Idham mengakui masih banyak warga yang belum akrab dengan sistem pembayaran digital. Oleh karena itu, BPPDRD rutin melakukan penyuluhan di berbagai kecamatan. Termasuk menggandeng perangkat kelurahan, RT, hingga tokoh masyarakat guna meningkatkan literasi digital warga dalam hal perpajakan.

“Kami turun langsung ke lapangan, ke kampung-kampung, ke pusat-pusat aktivitas warga, agar mereka tidak merasa asing dengan sistem ini. Masyarakat harus tahu bahwa layanan digital ini memudahkan, bukan menyulitkan,” lanjutnya.

Menurut Idham Pemkot Balikpapan mengintegrasikan berbagai jenis pajak dan retribusi ke dalam satu sistem digital yang mudah diakses. Masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak reklame, hingga retribusi usaha hanya dengan menggunakan perangkat seluler atau komputer. Sistem ini juga menyediakan bukti pembayaran otomatis dan riwayat transaksi yang dapat dipantau kapan saja.

Selain edukasi langsung, lanjutnya, BPPDRD juga memanfaatkan media sosial, radio lokal dan brosur cetak. Agar informasi seputar cara penggunaan sistem dan manfaat digitalisasi tersebar merata. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem baru secepatnya.

“Digitalisasi dan edukasi menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kan masalah kalau sistemnya canggih tapi masyarakat tidak mengerti cara pakainya. Nanti malah manfaatnya tidak maksimal. Maka dari itu perlu edukasi sosialisasi,” tuturnya lagi.

Idham menambahkan digitalisasi ini merupakan bagian dari visi besar Pemkot Balikpapan dalam menciptakan layanan publik yang lebih bersih dan efisien. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis teknologi, pemkot berharap mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat. (man)