Cegah Kebocoran, BPPDRD Optimalkan KKPD
Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat memodernisasi sistem belanja daerah. Melalui Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), pemerintah kota menggelar Capacity Building untuk mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini menjadi sinyal kuat Balikpapan serius meninggalkan pola transaksi konvensional demi transparansi anggaran.
Kepala BPPDRD Kota Balikpapan, Idham Mustari mengatakan KKPD bukan sekadar alat bayar baru. Teknologi ini merupakan instrumen strategis untuk menutup celah kecurangan atau fraud. Menurutnya, sistem kartu kredit ini merekam setiap rupiah yang keluar secara digital dan real-time.
“Kami ingin memastikan setiap transaksi belanja daerah tepat sasaran. KKPD meminimalkan risiko penggunaan uang tunai yang sulit terlacak. Ini adalah langkah nyata menuju tata kelola keuangan yang bersih,” ujarnya, Rabu (08/04).
Selama ini, lanjut Idham, penggunaan uang tunai dalam belanja APBD memiliki risiko keamanan yang tinggi. KKPD hadir sebagai solusi belanja barang dan jasa yang lebih praktis. Instansi pemerintah kini dapat bertransaksi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) maupun platform daring. Sistem ini memberikan fleksibilitas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Ia menilai efisiensi menjadi kunci utama dalam penerapan kebijakan ini. Proses birokrasi yang panjang dalam pencairan dana tunai kini terpangkas. Pegawai di lingkungan OPD dapat bekerja lebih cepat karena verifikasi transaksi berjalan secara otomatis melalui sistem perbankan.
“Kecepatan transaksi sangat krusial di era digital. Dengan KKPD, proses pembayaran kepada penyedia barang atau jasa menjadi lebih singkat. Hal ini tentu menggairahkan ekosistem ekonomi lokal karena vendor menerima kepastian pembayaran lebih awal,” jelasnya.
Selain aspek efisiensi, menurut Idham, KKPD mendukung gerakan nasional non-tunai atau cashless society. Balikpapan berambisi menjadi pelopor digitalisasi daerah di Kalimantan Timur. Optimalisasi kartu kredit ini juga mempermudah audit keuangan. Pemeriksa dapat melihat rekam jejak digital tanpa harus memilah tumpukan kuitansi fisik yang rentan hilang atau rusak.
“Kegiatan Capacity Building ini menyasar seluruh bendahara dan pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Mereka mendapatkan pelatihan teknis mengenai prosedur penggunaan hingga mitigasi Risiko,” tambahnya.
