DPRD Dorong Digitalisasi Peta Bencana
Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengusulkan terobosan baru dalam sistem mitigasi bencana. Mereka mendorong Pemerintah Kota memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi siaga bencana. Inovasi ini bertujuan agar pesan peringatan dini sampai langsung ke tangan warga di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menekankan pentingnya modernisasi data bencana. Ia menginginkan adanya transparansi penuh mengenai zona merah atau wilayah rawan di seluruh penjuru kota. Pihak dewan menilai akses informasi digital akan memangkas birokrasi informasi yang selama ini menghambat kewaspadaan warga.
“Kami mengusulkan pemanfaatan platform digital agar informasi siaga bencana tersampaikan hingga ke tingkat RT. Warga butuh akses cepat dan akurat. Kami menginginkan adanya transparansi data mengenai zona merah bencana agar semua orang waspada,” ujarnya, Senin (02/03).
Menurut Budiono, keberadaan peta risiko bencana digital memiliki fungsi ganda. Selain sebagai media informasi, dokumen ini mempermudah koordinasi penanganan darurat saat krisis terjadi. Dirinya meyakini akurasi data digital akan mempercepat respons petugas di lapangan.
Peta risiko yang transparan membantu petugas BPBD dan relawan bekerja lebih presisi. Mereka dapat menentukan titik kumpul dan memetakan jalur evakuasi secara lebih efektif. Langkah ini sangat krusial untuk meminimalisir jatuh korban saat bencana melanda kawasan padat penduduk.
“Petugas BPBD dan relawan dapat memetakan jalur evakuasi lebih efektif dengan panduan peta risiko tersebut. Kita tidak boleh lagi meraba-raba di lapangan saat situasi darurat. Data digital menjadi kunci kecepatan evakuasi,” jelasnya.
Lebih jauh, Budiono menyoroti fungsi peta risiko dalam perencanaan wilayah. Dokumen ini harus menjadi rujukan utama dalam perizinan pembangunan infrastruktur di masa depan. Pemerintah tidak boleh lagi memberikan izin bangunan di zona yang secara teknis masuk kategori rawan tinggi.
DPRD Balikpapan berharap integrasi data bencana ini segera terwujud dalam sebuah aplikasi atau portal publik. Hal ini sejalan dengan visi Balikpapan sebagai kota cerdas (smart city) yang tangguh menghadapi tantangan alam. Budiono meyakini transparansi data akan melahirkan masyarakat yang lebih mandiri dalam menghadapi potensi risiko.
“Dokumen peta risiko ini menjadi dasar penting dalam perizinan pembangunan infrastruktur di masa depan. Kita harus membangun kota yang aman dan berkelanjutan berdasarkan data yang valid,” tutupnya. (ibn)
