DPRD Peringatkan Pembangunan di Zona Merah
Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan memberikan catatan kritis terhadap arah pembangunan kota saat ini. Mereka menyoroti masih banyaknya proyek pembangunan yang berjalan di kawasan rawan bencana. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan munculnya risiko baru bagi keselamatan warga sekitar.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono Sastro Prawiro, meminta pemerintah setempat segera bertindak tegas. Ia melihat ketiadaan regulasi yang ketat menjadi celah bagi pembangunan di lahan berbahaya. Padahal setiap jengkal pembangunan baru seharusnya melalui pertimbangan mitigasi yang matang.
“Pemerintah seharusnya sudah punya peta dan roadmap kawasan rawan bencana. Langkah ini penting supaya pembangunan tidak menambah persoalan baru. Kita tidak ingin investasi justru mengundang petaka bagi lingkungan,” ujarnya.
Budiono menilai pembangunan tanpa kendali di lereng dan daerah resapan air memperparah ancaman banjir serta longsor. Ia meminta instansi terkait menyinkronkan izin mendirikan bangunan dengan dokumen peta risiko. Hal ini bertujuan agar Balikpapan tumbuh menjadi kota yang aman secara berkelanjutan.
Terkait upaya penyelamatan warga, DPRD mengakui tantangan besar dalam memindahkan penduduk dari zona bahaya. Proses relokasi warga dari kawasan rawan banjir dan longsor memerlukan strategi khusus. Dirinya menyadari aspek sosial dan ekonomi menjadi kendala utama di lapangan.
“Relokasi sebaiknya ganti untung, bukan sekadar ganti rugi. Kalau warga merasa dirugikan, tentu mereka sulit pindah ke tempat yang lebih aman. Pemerintah harus memastikan kesejahteraan warga tetap terjaga setelah berpindah tempat,” tuturnya.
Meski sulit, Budiono mengakui relokasi tetap menjadi pilihan logis demi keselamatan jiwa. Namun, ia memberikan syarat mutlak agar pemerintah menggunakan pendekatan yang humanis dan adil. Pihak wakil rakyat menolak skema yang merugikan masyarakat kecil. DPRD mendorong skema “ganti untung” sebagai solusi win-win untuk memutus rantai risiko bencana.
“Kalau kompensasi layak, warga akan lebih suka rela meninggalkan lahan berbahaya. Kami yakin pendekatan ini jauh lebih efektif daripada sekadar melakukan pemindahan paksa tanpa kepastian ekonomi,” jelasnya.
Budiono berharap pemerintah mampu menekan angka kerugian materiil dan korban jiwa saat cuaca ekstrem melanda. Ia meminta Pemkot segera menyusun skema anggaran yang memadai untuk mendukung program tersebut. Baginya, keselamatan warga Balikpapan harus menjadi prioritas utama. Termasuk kebijakan penataan kembali kawasan rawan bencana. (ibn)
